Rabu, 15 November 2017
BAGHDAD, ARRAHMAHNEWS.COM – Perdana menteri Irak menyambut sebuah keputusan oleh para pejabat Kurdi untuk menghormati sebuah larangan pengadilan baru-baru ini tentang pemisahan diri, namun meminta mereka untuk menyerahkan kontrol atas wilayah yang telah mereka duduki secara ilegal sejak tahun 2003.
“Kami tidak akan mundur, pasukan kami ada di sana dan saya mendesak para pejabat daerah (Kurdi) untuk mematuhi pernyataan mereka sebelumnya dan kembali ke perbatasan tahun 2003 dan, kedua, untuk menyerahkan perbatasan kepada otoritas federal,” Haider al-Abadi mengatakan dalam sebuah konferensi pers mingguan pada hari Selasa (14/11).
Ia selanjutnya mendesak Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) untuk “berkoordinasi dan bekerjasama” dengan Baghdad mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pendapatan minyak, bandara dan perbatasan.
Konstitusi Irak mengakui wilayah semi- otonomi di utara negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG). Daerah ini terdiri dari tiga provinsi di Erbil, Sulaimaniyah dan Dohuk.
Namun, orang Kurdi mengambil keuntungan dari invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003 untuk memperluas wilayah mereka dan menduduki daerah yang disengketakan seperti Kirkuk.
Gerilyawan Kurdi lebih jauh menyapu lebih banyak wilayah pada tahun 2014, saat mereka bergabung dengan perang Irak melawan kelompok teroris ISIS.
“Saya tidak akan mengatakan bahwa kesabaran kami akan habis, tapi kami tidak akan menunggu selamanya dan kami akan mengambil tindakan,” kata Abadi.
Perdana Menteri, bagaimanapun, meramalkan bahwa pasukan pemerintahnya akan mendapatkan kembali kendali wilayah perbatasan tanpa konfrontasi.
Abadi menambahkan bahwa konstitusi Irak melindungi integritas bangsa, “memastikan keamanan, stabilitas dan penegakan otoritas federal di semua tempat. Sikap ini melayani kepentingan warga kami, terutama warga Kurdi. “
Pernyataan perdana menteri tersebut datang beberapa-jam setelah KRG menyatakan bahwa mereka akan mematuhi keputusan pengadilan baru-baru ini yang melarang pemisahan diri dari Irak, serta mengungkapkan harapan bahwa keputusan tersebut akan mengatur panggung dialog antara Baghdad dan Erbil. (ARN)
Sebar:
