News Ticker

Palestina Ancam Bekukan Hubungan dengan AS Jika Misi Diplomatik Ditutup

Minggu, 19 November 2017

WASHINGTON DC, ARRAHMAHNEWS.COM – Pejabat Palestina mengancam untuk membekukan semua komunikasi dengan AS, jika pemerintah Trump melanjutkan rencana untuk menutup misi diplomatik mereka di Washington.

“Kami akan menunda semua komunikasi kami dengan pemerintah Amerika ini,” kata perunding senior Palestina Saeb Erekat pada hari Sabtu (19/11).

Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menutup misi diplomatik Palestina tersebut “sangat disayangkan dan tidak dapat diterima,” menambahkan bahwa Washington memberi tekanan atas perintah rezim Israel.

Lebih lanjut ia mencatat bahwa “kami berusaha bekerja sama untuk mencapai kesepakatan akhir.”

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah Departemen Luar Negeri AS mengancam akan menutup kantor diplomatik Palestina di Washington kecuali jika mereka melakukan negosiasi langsung dengan rezim Tel Aviv.

Hanan Ashrawi, dari komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan bahwa AS “mendiskualifikasi dirinya sebagai pialang perdamaian di wilayah ini” dengan penolakan untuk memperpanjang undang-undang tersebut.

“Mensyaratkan pembaharuan pengabaian terhadap orang-orang Palestina yang ‘melekat pada’ negosiasi langsung dan bermakna dengan Israel ‘sebenarnya tidak berguna karena perundingan tidak ada, dan pemerintah AS saat ini belum memberikan inisiatif perdamaian apapun,” katanya.

Bulan ini, Gedung Putih mengatakan bahwa para pejabat sedang mempersiapkan sebuah proposal perdamaian yang ingin mereka sampaikan pada waktu yang tidak ditentukan.

Mereka tidak memberikan rincian apa pun tentang proposal tersebut. Namun, Kushner, menantu Trump, dan Greenblatt telah kembali ke wilayah Timur Tengah untuk bertemu dengan orang-orang Palestina, Israel, dan negara-negara Arab dengan harapan mendapatkan sebuah kesepakatan.

Meskipun Amerika Serikat tidak mengakui kenegaraan untuk rakyat Palestina, Presiden Bill Clinton mengeluarkan undang-undang pada era 1980-an yang melarang mereka untuk memiliki sebuah kantor perwakilan. Namun, saat itu ia memperbolehkan PLO, yang secara resmi mewakili semua orang Palestina, untuk membuka sebuah misi di Washington pada 1994.

Sementara itu, pada era Presiden Obama, pemerintah AS membolehkan misi Palestina tersebut mengibarkan bendera di atas kantor mereka dan meningkatkan status misi mereka, pada 2011.

Kongres menambahkan ketentuan undang-undang tersebut pada 2015, yakni penutupan misi jika Palestina berusaha “memengaruhi keputusan ICC dalam penyelidikan yang berwenang secara yudisial, atau untuk secara aktif mendukung investigasi semacam itu, yaitu meminta penyelidikan Israel atas dugaan kejahatan terhadap orang Palestina”.

Sebelum perubahan undang-undang tersebut, presiden dapat membolehkan misi PLO tetap buka. Langkah itu demi melarang perwakilan Palestina di PBB atas nama kepentingan AS. Namun, peraturan itu berakhir pada November ini.

Sementara itu, Trump bisa menolak rencana keputusan Tillerson (untuk menutup misi PLO). Presiden kini memiliki waktu 90 hari untuk mempertimbangkan apakah Palestina terlibat dalam “negosiasi langsung dan bermakna dengan Israel” sebelum membuat keputusan semacam itu. (ARN)

About ArrahmahNews (12493 Articles)

Media Pencerahan Rakyat

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. John Kerry: Israel Tak Ingin Perdamaian dengan Palestina – ArrahmahNews
  2. Analis: Trump Tutup Kantor PLO di Washington Karena Tekanan Netanyahu – ArrahmahNews

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: