Nasional

Politik Identitas Mengancam Indonesia

Kamis, 4 Januari 2018

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Politik Identitas di Eropa dan AS telah mencapai tahap utama dalam beberapa tahun terakhir, dan kita akan melihat lebih banyak bukti tentang fenomena serupa di Asia Tenggara dan di benua India pada tahun 2018. Tren ini mengancam masa depan daerah-daerah yang semakin makmur ini, menciptakan tantangan tak terduga bagi perencana ekonomi dan investor asing.

Politik identitas di Asia selatan muncul dalam beberapa bentuk: Islamisme, anti-Cina dan minoritas lainnya.

Islamisme di beberapa bagian Asia Tenggara memicu bentuk populisme lokal, yang paling menonjol di Indonesia. Di Indonesia, kekhawatiran bahwa mayoritas penduduk Muslim di negara ini adalah korban ketidakadilan ekonomi dan politik memberdayakan kelompok-kelompok Islam, bekerja sama dengan lawan-lawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk memanfaatkan kebencian ini demi keuntungan politik. Politik identitas akan terus membentuk pandangan politik Indonesia saat negara tersebut menuju pemilihan presiden 2019.

Keyakinan bahwa umat Islam adalah korban ketidakadilan ekonomi dan politik memberdayakan kelompok Islam di Indonesia.

Ada juga sentimen anti-Cina dan anti-minoritas yang berkembang di wilayah ini. Kebencian terhadap etnis Tionghoa, yang menguasai perekonomian secara tidak proporsional, telah lama menjadi isu di Indonesia. Tapi sentimen ini telah membuat comeback baru-baru ini, terutama selama kampanye yang dipimpin aktivis sukses untuk mengalahkan dan memenjarakan mantan gubernur Jakarta dari etnis Tionghoa. Di tempat lain di Asia Tenggara, penganiayaan Muslim minoritas Rohingya di Myanmar, yang tidak diakui secara formal sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, telah memicu krisis kemanusiaan terburuk yang pernah dialami kawasan ini dalam beberapa dasawarsa.

Sentakan Islamisme, anti-Cina dan anti-minoritas yang semakin sengit menciptakan risiko bagi lingkungan bisnis di kawasan ini. Demokrasi sekuler di Indonesia akan terbukti tahan lama, namun tekanan populis dan islamisasi politik akan melemahkan legitimasi institusi dan pemerintahan demokratis negara tersebut, dan akan melemahkan peraturan hukum negara tersebut.

Di sisi fiskal, Jokowi cenderung menangani ketidaksetaraan dengan melibatkan pengeluaran kesejahteraan sosial yang, meski bermanfaat bagi orang Indonesia, akan merugikan keseimbangan makroekonomi negara tersebut. Pada isu peraturan, label halal wajib akan mulai berlaku pada tahun 2019, yang mempengaruhi produk yang dijual di sektor makanan dan minuman, farmasi, dan kosmetik. Ini akan meningkatkan biaya regulasi bagi korporat. Meningkatnya populisme Muslim juga memperkuat nasionalisme dan proteksionisme ekonomi.

Islamisasi politik juga membuat lebih sulit untuk mengeluarkan undang-undang anti-teror yang lebih ketat, dan populisme Islam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pejuang ISIS yang kembali dari Timur Tengah untuk menyebarkan ideologi mereka dan menemukan anggota baru, meningkatkan risiko serangan di wilayah tersebut. Tekanan sosial yang meningkat juga membuat pemilik bisnis etnis Cina cenderung tidak memulangkan uang yang telah lama mereka tinggalkan di lokasi lepas pantai seperti Singapura, yang berdampak negatif pada upaya Indonesia dan Malaysia untuk menaikkan pemasukan pajak. [ARN]

Penulis: IAN BREMMER AND CLIFF KUPCHAN.

Comments
Arrahmahnews AKTUAL, TAJAM DAN TERPERCAYA

Facebook

Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 2.770 pelanggan lain

Pengunjung

  • 51.959.915 hit

Copyright © 2020 Arrahmahnews.com All Right Reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: