News Ticker

Denny Siregar: Politik ‘Palak’ Ala Prabowo

Kamis, 11 Januari 2018,

ARRAHMAHNEWS.COM, JAKARTA – Pegiat media sosial, Denny Siregar menulis tentang politik Palak, berikut ulasannya:

Masih ingat kasus Dedi Mulyadi? Mantan Bupati Purwakarta ini pernah mengaku bahwa ia dimintai uang 10 milyar rupiah hanya supaya mendapat rekomendasi menjadi Cagub Golkar era Setya Novanto.

Baca: Benarkah Golkar ‘Palak’ Dedi Mulyadi Rp 10 Milyar untuk Mahar Maju di Pilgub Jabar?

Dedi jelas tidak mau, karena ia juga mengaku tidak punya uang sebesar itu. Ia politisi, bukan pengusaha. Mungkin kalau ia mau korupsi besar-besaran di Purwakarta, ia pasti sanggup bayar lebih dari 10 milyar hanya untuk sebuah jabatan.

Kasus yang sama terjadi pada La Nyalla seorang pengusaha di Jatim, yang kemarin ingin menjadi Cagub dari partai Gerindra.

La Nyalla dalam keterangannya mengaku “dipalak” Prabowo Subianto hanya untuk mendapat rekomendasi sebagai Cagub Gerindra di Jatim. Angkanya gak main-main, 40 miliar rupiah.

Baca: La Nyalla Ngaku Dipalak Prabowo Rp 40 M Untuk Maju di Pilgub Jatim 2018

“Saya dimintai uang Rp 40 miliar uang saksi, disuruh serahkan sebelum tanggal 20 Desember. Kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasikan,” kata La Nyalla saat jumpa pers di Jakarta, Kamis 11 Januari 2018.

Sebenarnya untuk apa uang itu?

Uang itu hanya down payment saja, untuk mendapat rekomendasi dari partai untuk mengusung dia. Itu belum biaya lain-lain yang kata Nyalla, “Saya sudah siapkan 300 miliar rupiah”. Uang 300 miliar itu tentu untuk melakukan proses kampanye mulai bayar konsultan, spanduk dan lain-lain.

Mahalnya ongkos politik kita memang menjadi masalah di negeri ini. Bahkan menurut seorang peneliti, ongkos politik untuk menjadi seorang Presiden bisa lebih dari 1 triliun rupiah. Malah ada yang menyebutnya sampai 7 trilyun rupiah, jika melakukan money politics.

Baca: Denny Siregar: Siasat politik rezim orde lama dan PKS menuju pilpres 2019

Dan itu tentu tidak gratis, karena mereka menyebutnya sebagai investasi. Jika menang, investasi itu harus kembali berlipat-lipat.

Jadi paham kan, kenapa banyak kepala daerah tertangkap korupsi di sejumlah wilayah? Harus ada yang mereka kembalikan, kalau tidak bisa miskin tinggal pake celana dalam.

Bahkan dulu, di Mojokerto ada seorang calon kepala daerah gagal, yang akhirnya pura-pura gila dengan teriak-teriak di jalan, karena tidak bisa bayar hutang untuk ongkos politiknya.

Saya jadi teringat cerita seorang teman yang mengikuti model kampanye pemilihan Presiden di Iran. Di Iran, semua orang boleh mencalonkan diri menjadi Presiden. Tidak ada ongkos politik apapun, yang dilihat adalah kemampuan seseorang.

Jika sudah didapat beberapa kandidat, maka masing-masing kandidat akan mendapat jatah yang sama dari pemerintah untuk debat di televisi dan radio. Tidak boleh ada spanduk apalagi money politics langsung ditendang.

Dengan begitu, mereka tidak punya pikiran sedikitpun untuk mengembalikan “investasi” mereka di dunia politik, karena disana menganut pemahaman bahwa jabatan itu amanah, bukan peluang.

Masyarakat sana pun akhirnya terdidik, untuk memilih pemimpin dengan melihat hasil debatnya, bukan dari seberapa banyak uang yang diberikan..

Tapi “dis is Endonesiah, yu knaw?” Kata seorang pengemudi Blue Bird pada seorang bule sambil marah-marah. Di Indonesia kalau gada uang, semua gak jalan. Bisa kayak got, mampet karena saluran terhalang.

Kapan politik Indonesia bisa bersih seperti di Iran?

“Nanti…” Kata seorang teman. “Kalau warkop-warkop tempat kita biasa ngopi, sudah menyediakan kencing unta sachetan”. Alamakjang… Buru-buru seruput takut ada pait-paitnya. (ARN)

Sumber: DennyDiregar.com

About ArrahmahNews (14216 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

1 Trackback / Pingback

  1. Ini Tanggapan Jokowi atas Pidato Prabowo yang Sebut RI Bubar 2030 – ArrahmahNews

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: