News Ticker

Mahmoud Abbas, Melayani atau Membodohi Rakyat Palestina?

Rabu, 21 Februari 2018

TEPI BARAT, ARRAHMAHNEWS.COM – Awal bulan ini, Otoritas Palestina mengumumkan bahwa mereka akan mulai mempersiapkan sebuah rencana untuk pelepasan sepenuhnya dari pendudukan Israel. Keputusan tersebut diambil oleh Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengadakan pertemuan tiga jam dengan dipimpin oleh PA dan Presiden Fatah Mahmoud Abbas di markas besarnya di kota Ramallah, di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Rencana tersebut disetujui secara bulat oleh Komite Eksekutif, yang didominasi oleh loyalis Abbas, dan mencakup tingkat politik, administratif, ekonomi dan keamanan. Ketika itu, pemerintah PA, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah, tangan kanan Abbas, mengumumkan rencana bahwa pihaknya akan meminta sebuah komite untuk mempelajari kemungkinan mengganti shekel Israel dengan mata uang Palestina.

Baca: MENGEJUTKAN! Di PBB, Mahmoud Abbas Setujui Kerjasama Palestina-Israel

Sebenarnya, pelarangan penuh PA dari pendudukan Israel sangat dibutuhkan, tapi tidak efektif karena orang Israel mengendalikan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di wilayah pendudukan. Terlebih lagi, PA telah membatasi diri mereka melalui beberapa kesepakatan yang ditandatangani dengan otoritas pendudukan, seperti Paris Economic Protocol.

Pengumuman bulan lalu itu sebenarnya tidak mencerminkan apa pun yang menunjukkan bahwa Abbas benar-benar berencana untuk mengubah kebijakannya yang telah mengakar dalam menghadapi pendudukan Israel, yang dibangun atas apa yang dia sebut sebagai “kerja sama keamanan” yang sakral. Mengingat bahwa masalah Palestina telah melewati fase kritis, dan proses perdamaian telah gagal mencapai apapun, Abbas jelas hanya berusaha untuk tetap membuat opini agar publik memihaknya.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah kasusnya, paling tidak fakta bahwa pertemuan antara PA dan pejabat Israel masih dianggap rutin. Selanjutnya, kerja sama antara dinas keamanan PA dan rekan-rekan mereka di Israel masih tetap berlangsung, dan orang-orang Palestina yang menolak pendudukan Israel padahal itu adalah hak hukum mereka, masih ditahan oleh PA yang bertindak atas nama Israel.

Baca: TERBONGKAR! Putra Mahkota Saudi Paksa Mahmoud Abbas Turuti AS Soal Palestina

Kamis lalu, Menteri Ekonomi Eli Cohen dari Israel dan Abeer Odeh dari PA bertemu di Istana Élysée di Paris, yang diduga akan membahas hambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Palestina. Meski begitu, pertemuan tersebut ditengarai memiliki tujuan keamanan dan politik.

Pertemuan ini terjadi hanya satu hari setelah pertemuan profil tinggi PA, Rami Hamdallah dan Mayjen Yoav Mordechai, Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah [Pendudukan Palestina]. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Perdana Menteri di Ramallah.

Menurut Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov, yang menghadiri pertemuan tersebut, “Semua pihak memusatkan perhatian pada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan rekonstruksi kerusakan fisik dari konflik Gaza 2014 dan untuk memfasilitasi solusi kemanusiaan penting yang berkaitan dengan listrik, air dan kesehatan. “

Namun, jika ini adalah alasan sebenarnya untuk pertemuan tersebut, pasti akan ada efeknya di lapangan. Puluhan pertemuan serupa tidak membawa dampak baik apapun untuk Gaza atau Palestina. Hamdallah mengatakan kepada media dua kali dalam seminggu terakhir bahwa tidak akan ada solusi untuk krisis Gaza tanpa penyerahan penuh kantor pemerintah di daerah blokade. Apakah dia tidak sadar bahwa semua menteri dewannya telah melakukan perjalanan ke Gaza dan menguasai kantor mereka? sesuatu yang telah disaksikan dan disiarkan oleh media ke seluruh dunia?

Baca: Menantu Trump ke Palestina Temui Abbas dan Netanyahu

Gaza bukanlah masalah dalam pertemuan Hamdallah dengan Mordechai, karena Mayjen Israel sudah membuat hal ini sangat jelas bahwa ada tujuan lain. Ia menekankan pentingnya menemukan tentara Israel yang masih hilang di Jalur Gaza.

Sejauh menyangkut kerjasama keamanan, Abbas sendiri menghubungi pemimpin oposisi Israel Zehava Gal-On pada akhir bulan lalu dan menekankan kepadanya bahwa kerjasama ini akan berlanjut. Gal-On menulis ini di Facebook dan Abbas tidak menyangkalnya.

Berbicara kepada Al-Jazeera, mantan juru runding Palestina Diana Buttu juga mengatakan bahwa, “Meskipun ada keputusan oleh Dewan Keamanan PLO untuk mengakhiri kerja sama, ia [Abbas] masih berpegang pada esensi Oslo, yaitu kolaborasi keamanan.”

Mengenai Abbas dan perangnya melawan orang-orang Palestina yang menolak pendudukan Israel, penjara PA adalah saksi atas apa yang sedang dilakukan terhadap mereka. Pengadilan PA, sementara itu, menghalangi media untuk meliput permasalahan ini.

Abbas kini membuat semuanya sangat jelas bahwa ia hadir untuk melayani pendudukan Israel, dan bukan untuk kebebasan orang-orang Palestina.

“Justru sebaliknya,” jelas Buttu kepada Al-Jazeera, “Ini adalah dasar untuk kelangsungan hidup politik pribadinya, dan ia melakukan semua ini dengan mengorbankan kehidupan orang-orang Palestina.”

Jadi, apakah Abbas melayani warga Palestina atau membodohi mereka? Buktinya jelas bahwa ia sedang melakukan hal yang kedua, yaitu membodohi mereka. (ARN/MEM)

About ArrahmahNews (16699 Articles)
Media Pencerahan Rakyat

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: