Sabtu, 03 Februari 2018
LONDON, ARRAHMAHNEWS.COM – Harian terkemuka Inggris, Guardian menerbitkan sebuah editorial pada hari Kamis lalu yang mendesak PM Inggris Theresa May untuk melawan pangeran mahkota Saudi karena ia telah menciptakan krisis kemanusiaan buatan manusia terburuk di dunia di Yaman.
Theresa May diperkirakan akan menyambut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, penguasa de facto di negara itu, ke Downing Street dalam beberapa minggu mendatang. Pemuda berusia 32 tahun ini sekarang menguasai sebuah kerajaan dimana cambuk, penyiksaan menjadi cara pengekangan terhadap masyarakatnya.
Baca: Aktivis Tak Henti Desak Inggris Batalkan Undang Mohammed Bin Salman
Tak heran kampanye untuk menghentikan kedatangannya mulai gencar meski Pangeran mahkota ini telah mempromosikan dirinya sebagai pembaharu liberal yang telah mengizinkan wanita mengemudi, menonton pertandingan sepak bola dan bernyanyi di atas panggung.
Menurut Guardian, sebagai pemimpin negaranya, May diharapkan bisa menggunakan kekuatan bangsanya sebagai kekuatan untuk kebaikan. Masalahnya bagi sang Perdana Menteri ini adalah, saat ia bertemu dengan putra mahkota, pertemuan ini tidak untuk melayani apapun selain kepentingan pribadi. Tanpa disengaja telah dilaporkan bahwa peraturan sedang dibengkokkan untuk mengamankan saham senilai 100 miliar dolar dari perusahaan minyak nasional Arab Saudi.
Baca: Panel PBB: Koalisi Saudi Sengaja Bunuh Warga Sipil Yaman
Perang di Yaman, yang merupakan gagasan pangeran mahkota, sekarang merupakan krisis kemanusiaan buatan manusia terburuk di dunia. Di situlah, dengan tidak tahu malu, pejabat dan persenjataan Inggris telah memberikan dukungan untuk memperpanjang perang dan meningkatkan penderitaan sipil. Penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi mencapai 200 juta pound per bulan, sesuatu yang nampaknya lebih dipikirkan May daripada kematian anak-anak di tempat yang jauh.
Inggris seharusnya tidak menggadaikan prinsip-prinsip dan nilainya. Selain itu, tindakan keras anti-korupsi putra mahkota jelas sebenarnya bukan tentang korupsi melainkan upaya pembersihan saingan-saingannya di kerajaan. Konsolidasi kekuatan yang kejam menyoroti intoleransi rezim Saudi untuk perbedaan pendapat.
Baca: PBB Harus Ambil Tindakan Terhadap AS, Inggris dan Arab Saudi atas Korban Sipil di Yaman
Laporan oleh Ken Macdonald QC, seorang mantan Direktur Penuntutan Umum (DPP), dan seorang pembela Hak Asasi Manusia mengenai gelombang pemberantasan sewenang-wenang terhadap para aktivis hak asasi manusia, pembangkang politik dan ulama di Arab Saudi seharusnya dibaca di Downing Street. Inggris dan Arab Saudi sama-sama duduk di dewan hak asasi manusia PBB. Catatan hak asasi manusia terakhir ditinjau oleh dewan tahun ini. Dalam konteks itu, May harus mengangkat isu kebebasan berekspresi dengan putra mahkota. (ARN)
Sebar:
