Arab Saudi

Terus Pasok Senjata ke Saudi, Prancis Resmi Dituntut Secara Hukum

PARIS – Dua kelompok hak asasi manusia yang berkampanye untuk menghentikan penjualan senjata Perancis ke Arab Saudi dan UAE, mengatakan mereka membawa kasus ini ke otoritas hukum tertinggi Perancis.

Organisasi hukum non-pemerintah Droit Solidarite dan Aser, yang berspesialisasi dalam masalah persenjataan, telah memberi Perdana Menteri Edouard Philippe ultimatum dua bulan pada bulan Maret untuk menangguhkan lisensi penjualan senjata ke negara-negara Teluk Persia.

Baca: 75% Orang Prancis Ingin Hentikan Penjualan Senjata ke Arab Saudi

Setelah tidak mendapat tanggapan, kelompok-kelompok itu mengatakan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan hukum pada hari Senin (07/05) kepada Conseil d’Etat, otoritas hukum tertinggi Prancis, yang memberi saran kepada pemerintah tentang masalah legislatif dan arbitrasi tentang masalah kebijakan publik.

“Hal ini akan menjadi terserah kepada (Dewan Negara) untuk memutuskan legalitas izin lisensi ekspor yang dikeluarkan oleh perdana menteri,” ungkap Aser dan Droit Solidarite dalam sebuah pernyataan.

Kedua badan HAM tersebut berpendapat bahwa Perancis telah melanggar hukum internasional dengan menyediakan senjata untuk agresi yang dipimpin Saudi terhadap Yaman, dimana senjata-senjata itu kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan perang di sana.

Baca: Kelompok HAM Ancam Tindakan Hukum Jika Prancis Masih Ekspor Senjata ke Saudi dan UEA

Pada bulan Maret, Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia Perancis, ACAT, menerbitkan laporan hukum yang memperingatkan bahwa Paris dan pemasok persenjataannya menghadapi potensi risiko hukum atas hubungan mereka dengan Arab Saudi dan UEA. (ARN)

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: