TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa semua anggota komunitas internasional harus bangkit untuk melawan perilaku melanggar hukum, menindas dan mengabaikan aturan hukum AS, setelah Washington mengumumkan mundur dari perjanjian nuklir penting yang ditandatangani Iran dengan kelompok negara-negara P5 + 1 pada tahun 2015.
Dalam surat terpisah untuk rekan-rekannya di berbagai negara, Zarif memperingatkan konsekuensi berbahaya dari langkah “ilegal dan sepihak AS” untuk menarik diri dari perjanjian nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) itu, dan menyerukan kecaman internasional atas ekstremisme Washington.
Baca: Mogherini: Uni Eropa Bertekad Selamatkan Perjanjian Nuklir Iran
“Penarikan ilegal pemerintah AS dari JCPOA, terutama metode bullying yang digunakan oleh pemerintah ini untuk membawa pemerintah lain sejalan dengannya, telah mendiskreditkan aturan hukum dan hukum internasional di tingkat internasional sambil menantang tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta efisiensi badan internasional, ” kata menteri luar negeri Iran tersebut sebagaimana dikutip Press TV, Minggu (03/06).
Ia menambahkan bahwa penarikan AS dari JCPOA adalah upaya terbesar negara itu yang bertujuan untuk melanggar dan memperlemah kesepakatan nuklir dan Resolusi PBB 2231, yang diadopsi pada Juli 2015 untuk mendukung kesepakatan bersejarah tersebut.
Zarif menekankan bahwa ruang lingkup, peraturan dan kerangka waktu perjanjian adalah hasil dari pembicaraan “multilateral yang akurat, sensitif dan seimbang” dan tidak mungkin untuk membuat perubahan atau mengadakan negosiasi baru tentang semua itu.
Baca: Trump Umumkan AS Keluar dari Perjanjian Nuklir Iran
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada 8 Mei bahwa Washington mundur dari perjanjian nuklir yang dicapai antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China – plus Jerman.
Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengembalikan sanksi nuklir AS ke Iran dan memberlakukan “tingkat tertinggi” larangan ekonomi terhadap Republik Islam.
Di bawah JCPOA, Iran melakukan pembatasan program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi terkait nuklir yang diberlakukan terhadap Teheran.
Zarif lebih lanjut mengatakan kesimpulan dari JCPOA mengakhiri “krisis yang tidak perlu” yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.
“JCPOA tidak hanya milik penandatangannya dengan cara bahwa satu pihak akan dapat secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab menolaknya berdasarkan kebijakan domestik atau perbedaan politik dengan mantan pemerintah yang berkuasa,” tambah diplomat Iran tersebut.
Ia menekankan bahwa meskipun AS melakukan sabotase dan implementasi JCPOA yang tidak lengkap, Republik Islam tetap berkomitmen penuh terhadap kewajibannya di bawah kesepakatan.
“Jika kesepakatan nuklir akan terus berlaku, pihak-pihak yang tersisa dan mitra dagang lainnya harus memberikan jaminan kepada Iran bahwa mereka akan menebus penarikan AS tanpa syarat apa pun dan melalui langkah-langkah nasional, regional dan internasional,” tegas Zarif. (ARN)
Sebar:
