BAGHDAD – Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah memecat menteri kelistrikan dan 5 lima pejabat pemilihannya setelah berminggu-minggu protes terhadap korupsi dan pemadaman listrik yang kronis.
Pernyataan dari kantor perdana menteri mngatakan bahwa Abadi memecat Qassem al-Fahdawi pada hari Minggu (28/07) “karena memburuknya sektor listrik.
Keputusan itu datang sehari setelah perdana menteri memecat lima pejabat pemilihan atas saran sebuah komite yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan ketidakberesan dalam pemilu parlemen bulan Mei lalu.
Baca: Kuwait Donasikan 17 Generator Listrik ke Irak
Abadi mengambil langkah ini setelah ulama Agung Ayatollah Ali al-Sistani menyerukan kepada pemerintah untuk mengatasi korupsi dan layanan dasar yang buruk.
Seorang pejabat pengadilan mengatakan bahwa para pejabat pemilihan itu akan diadili atas tuduhan penipuan, termasuk pembelian suara.
Para tersangka itu adalah kepala kantor pemilihan di provinsi Salaheddin, Kirkuk dan Anbar serta mereka yang mengawasi pemungutan suara di negara tetangga, Yordania dan Turki.
“Kelima orang itu dipecat “dan akan muncul di depan pengadilan” sehubungan dengan dugaan kecurangan,” ujar Hakim Laith Hamza.
Keputusan untuk mengadili mereka diambil mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh komite menteri, yang mengeluarkan laporan 28 halaman setelah meninjau serangkaian keluhan.
Baca: AS Berencana Dirikan Pangkalan Militer Baru di Irak dan Kuwait
Hamza mengatakan bahwa komite itu merekomendasikan agar mereka diadili setelah menemukan “pelanggaran, penipuan, dan korupsi” di distrik-distrik yang diketuai oleh kelima tersangka.
Sejak Juni, negara telah secara manual menghitung kembali surat suara sebagaimana diperintahkan parlemen.
Politisi oposisi di balik klaim penipuan mengatakan bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk pertama kalinya dalam pemilihan 12 Mei rentan terhadap penipuan.
Ulama senior Muqtada al-Sadr memenangkan mayoritas dalam jajak pendapat di pusat blok politiknya. Para politisi Irak telah berusaha membentuk kabinet sejak pemilu. (ARN)
