JAKARTA – Cuitan pengamat politik Abdillah Toha dalam akun twitternya menjelasakan bagaimana seorang ulama dan tokoh agama memposisikan dirinya dalam berpolitik “Ketika umat berada dalam kelompok-kelompok politik yang berbeda, ulama harus menempatkan dirinya diatas semua golongan dan tidak berpihak kepada kelompok politik tertentu”. Tulisan Abdillah Toha ini telah dimuat di harian cetak Kompas (04/08/2018).
"Ketika umat berada dalam kelompok-kelompok politik yang berbeda, ulama harus menempatkan dirinya diatas semua golongan dan tidak berpihak kepada kelompok politik tertentu."
Baca kolom saya hari ini di Harian Kompas. pic.twitter.com/rZrBosm5W5— Abdillah Toha (@AT_AbdillahToha) August 4, 2018
Seingat saya, rasanya belum pernah ada konten keagamaan yang begitu ekstensif dalam perpolitikan Indonesia seperti pada beberapa tahun belakangan ini di negeri kita. Pada pertengahan tahun 50-an memang partai-partai politik terpola antara partai agamis, nasionalis, dan komunis. Saat itu partai partai berbasis Islam memang sempat menonjolkan sisi keagamaan dalam upaya meraih suara pemilih. Namun tidak sejauh sampai bernuansa membahayakan kebhinekaan dalam persatuan. Partai-partai Islam saat itu lebih menekankan kepada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.
Baca: Sumanto Al Qurtuby: Gayamu Kayak Nabi Tapi Kelakuanmu Kayak Dajjal
Saat itu partai-partai Islam melibatkan ahli agama hanya yang ada dalam struktur partai. Tidak seperti sekarang dimana banyak “ulama” atau ustad yang punya panggung tetapi berada diluar struktur dan bukan anggota partai ikut berbicara politik serta mengarahkan rakyat kepada partai atau politisi tertentu. Mereka inilah yang dipakai oleh para politisi yang tidak mampu mengedepankan program konkret serta rekam jejak yang baik, sebagai kuda tunggangan untuk meraih suara. Sebagai akibatnya tumbuh politik identitas dan terjadi polarisasi kurang sehat pada publik dalam bentuk apa yang disebut sebagai ‘suara Islam versus non Islam’.
Tulisan ringkas ini akan mengulas sejauh mana dalam Islam ulama dibolehkan berpolitik. Apakah ada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sejarah yang bisa dijadikan patokan keteladanan dalam kehidupan berpolitik? Apakah Nabi berpolitik?
Politik Maslahat
Dalam sebuah diskusi panjang bersama Prof Dr Quraish Shihab dengan judul Politik Nabi, ada beberapa kesimpulan yang menarik antara lain sebagai berikut. Tidak ada istilah negara bangsa dalam kehidupan Nabi. Nabi diutus bukan untuk mendirikan negara tetapi memimpin umat atau komunitas. Madinah bukan negara tetapi sebuah masyarakat madani.
Baca: Habib Umar Mutohar: Mengaku Pejuang Nabi Tapi Nyusahin Banyak Orang
Politik nabi adalah strategi nabi. Tidak ada partai politik saat itu karenanya tidak dikenal apa yang disebut sebagai politik kekuasaan. Politik Nabi adalah strategi untuk mencapai kemaslahatan umat. Strategi untuk mewujudkan peradaban dan keadaban, bukan strategi mencari dukungan suara guna meraih kekuasaan. Wahyu Tuhan adalah sebuah perangkat moral dalam hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan Penciptanya.
Nabi juga pemimpin dan pembimbing spiritual umat. Manusia diciptakan bukan sekadar dalam bentuk fisik tetapi sebagai makhluk spiritual. Muslim didorong untuk menggunakan akalnya tetapi yang lebih penting dari itu adalah mensucikan hatinya. Dan mensucikan hati hanya dapat dilakukan dengan menyempurnakan akhlak. Untuk itulah utamanya nabi diutus oleh Allah.
Dakwah nabi juga inklusif sebagaimana ditunjukkan dalam Piagam Madinah yang ditandatangani nabi dimana warga Madinah yang beragama Islam, Nasrani dan Yahudi mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sesuai kesepakatan.
Dalam salah satu hadis terkenal disebutkan bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Artinya ulama adalah penerus misi kenabian. Bila politik Nabi adalah untuk kemaslahatan dan bukan politik kekuasaan, maka seharusnya itulah yang harus diteladani oleh ulama.
Al-Quran juga menegaskan bahwa nabi dan pewarisnya (ulama) berfungsi menyelesaikan dan menemukan solusi bagi berbagai perselisihan umat, bukan justru sebaliknya menciptakan perseteruan diantara mereka. (QS 2:213)
Ulama yang jauh pandangannya kedepan juga mereka yang diharapkan menjadi guru yang mulia, memberikan kejelasan hukum tanpa menimbulkan keresahan, lemah lembut tutur katanya, mewujudkan masyarakat yang tenteram dengan ketenangan batin, memberi arahan dakwah agar Islam menjadi agama yang menarik bagi mereka yang belum atau tidak seiman, serta mencegah kekacauan yang bisa menyengsarakan umat.
Baca: Habib Ali Jufri: Klaim Khilafah Islamiyah Tipu Umat Atas Nama Jihad Islam
Tidak ada larangan bagi muslim sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis asal dilakukan dengan menempuh cara-cara yang etis dan berakhlak. Namun ketika umat berada dalam kelompok-kelompok politik yang berbeda, ulama harus menempatkan dirinya diatas semua golongan dan tidak berpihak kepada kelompok politik tertentu.
Bimbingan ulama dalam kehidupan bernegara harus lebih diarahkan kepada kemaslahatan orang banyak dalam bentuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Bukan diarahkan pada keberpihakan kepada politisi atau kelompok-kelompok politik tertentu. Sebab bila arahnya pada pilihan politik praktis, maka perbedaan pandangan diantara berbagai ulama akan mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh sesama umat dan warga negara.
Dua ormas Islam terbesar di negeri kita Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang merupakan perkumpulan para alim ulama tersohor di negeri ini, tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis dengan berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Meski NU pernah terpeleset menjadi sebuah partai politik pada era demokrasi tahun 50-an, dan pada 1973 sempat bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, namun kemudian timbul kesadaran melepaskan diri dan menjadi organisasi ulama yang mandiri sesuai Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1983.
Masjid dan Politik
Bolehkah masjid dijadikan ajang kegiatan politik? Bolehkah khatib masjid mengarahkan umatnya untuk memilih partai atau politisi tertentu dalam pemilihan umum?
Mereka yang mengatakan boleh mengambil contoh riwayat Nabi Muhammad SAW yang membangun masjid pertama di Madinah dan menjadikannya sebagai pusat seluruh kegiatannya, termasuk mengatur administrasi umat, merancang strategi perang, mengeluarkan instruksi, dan sekaligus berdakwah di Masjid Nabawi. Islam tidak memisahkan antara ibadah dengan urusan muamalah dan negara, katanya.
Baca: Gus Mus: Banyak Ulama Karbitan
Mereka yang tidak sependapat dengan argumentasi itu mengatakan bahwa pemahaman seperti itu sangat diluar konteks. Pertama, pada saat Nabi SAW mulai berdakwah, beliau tidak punya tempat lain kecuali masjid Nabawi untuk menyelenggarakan semua kegiatannya. Kedua, seperti disebut diatas, kegiatan Nabi bukanlah kegiatan politik praktis tetapi sepenuhnya kegiatan dakwah.
Bisa dibayangkan bila masing-masing ulama membawa misi politik yang berbeda-beda ke masjid, yang terjadi barangkali “perang” tafsir ayat dan hadis yang tidak habis-habisnya guna mendukung posisi masing-masing seperti apa yang pernah diperingatkan oleh mantan ketua Muhammadiyah Syafii Maarif di sebuah koran ibukota. Beliau menulis “Tuan dan puan bisa bayangkan, jika dalam khutbah Jum’at diselipkan kampanye politik partai tertentu, pastilah masjid berhenti menjadi tempat yang nyaman, diliputi oleh suasana persaudaraan. Perpecahan di akar rumput akan menjadi sulit dihindari…”
Politik dalam arti luas tidak dilarang untuk dikhotbahkan di masjid-masjid. Bukan politik praktis. Politik partisan, sebaliknya, hanya berurusan dengan perebutan kekuasaan. Ketika masjid melibatkan diri kedalam urusan berebut kekuasaan dan berpihak kepada kelompok kekuasaan dan partai tertentu, disitulah potensi perpecahan bangsa dan umat seagama akan terjadi karena umat tersebar aspirasinya pada lebih dari satu kelompok politik atau partai.
Masjid dari namanya adalah tempat bersujud. Tempat kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa masjid dibangun berlandaskan taqwa. Bukan tempat bersaing dalam urusan dunia dan politik.
Ulama, tokoh agama, para ustad dan sejenisnya, sebaiknya menempatkan diri sebagai panutan moral dan pemimpin masyarakat yang memberi teladan yang baik. Jauhilah kegiatan berpolitik praktis dan upayakanlah lebih bersikap negarawan sebagai pemimpin umat yang bermartabat dengan pandangan jauh kedepan. (ARN)
Sebar:
