JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2018. Anggota Fraksi Golkar M Misbakhun menilai hal tersebut tidak etis.
“Saya mengatakan pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Karena dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye, terminologi-terminologi yang digunakan untuk mengkritik pemerintah yang tidak sepantasnya itu digunakan,” ujar Misbakhun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Dia mengingatkan pemerintah sudah memberikan penjelasan-penjelasan memadai terhadap masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Misbakhun menyebut seharusnya MPR memahami hal itu.
“Harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk membuat memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu,” ujarnya.
Misbakhun juga menilai pidato Zulkifli berkaitan dengan Pilpres 2019. Zulkifli sebagai Ketum PAN seolah menunjukkan dirinya kini oposan. Pada Pilpres 2019, PAN tidak lagi mendukung Jokowi dan berbalik mengusung rivalnya, yakni Prabowo Subianto.
“Ini jelas sekali menunjukkan bahwa sebagai ketua lembaga negara, walau dia sebagai Ketum PAN yang tidak pada posisi satu koalisi dengan presiden, tapi itu tidak sepantasnya masuk menjadi materi pidato,” kata Misbakhun.
“Silakan berkampanye walau masanya belum waktunya, tetapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawanan ketua MPR yang tidak dalam sebuah level yang memadai,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Zulkifli Hasan melempar kritik kepada pemerintahan Jokowi saat memberikan pidato di Sidang Tahunan MPR. Dia mengkritik sejumlah hal, termasuk soal utang negara.
“Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar,” ungkap Zulkifli. [ARN]
Sebar:
