News Ticker

Zarif: Rudal Iran Bersifat Pertahanan Jadi Tak Perlu Diributkan

Zarif, Menlu Iran Zarif, Menlu Iran

DOHA – Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan kembali kebijakan negara itu mengenai program rudalnya dan mengatakan bahwa rudal balistik yang diproduksi di dalam negeri hanya dimaksudkan untuk pertahanan dan tidak akan pernah bisa jadi subyek negosiasi dengan pihak asing.

“Rudal-rudal Iran bersifat defensif. Kami membutuhkan mereka untuk pencegahan”, kata Zarif kepada Al Jazeera di ibukota Qatar, Doha, Sabtu (15/12), menolak klaim AS bahwa uji coba rudal Iran melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Baca: Zarif: Resolusi DK PBB Tak Larang Program Rudal Iran

“Itu sebabnya kami telah mengatakan dari awal bahwa rudal kami tidak bisa dinegoisasi”.

Diplomat tertinggi Iran itu juga mengatakan bahwa Iran menghabiskan jauh lebih sedikit untuk militernya daripada negara-negara lain di kawasan.

Ia lebih lanjut menekankan bahwa AS, sendiri, adalah salah satu pihak yang telah melanggar Resolusi 2231 dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

Zarif melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena hal tersebut, AS tidak punya hak untuk menuduh Iran melanggar resolusi DK PBB.

Baca: Terjang Sanksi AS, India akan Beli 9 Juta Barel Minyak Iran di Bulan November

Para pejabat Iran berulang kali menegaskan bahwa negara itu tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan rudalnya, yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah tunduk pada negosiasi.

Ketegangan antara Iran dan AS telah meningkat sejak Presiden AS Donald Trump meninggalkan perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara dunia pada bulan Mei dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Republik Islam tersebut.

Baca: Pemimpin Tertinggi Iran Serukan Semua Pihak Bersatu Lawan Sanksi AS

Menyusul keluarnya AS dari kesepakatan nuklir, Iran dan pihak yang tersisa meluncurkan pembicaraan untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut.

Trump pada 6 Agustus menandatangani perintah eksekutif untuk memaksakan banyak sanksi terhadap Iran, tiga bulan setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.

Ia mengatakan bahwa kebijakan AS adalah untuk memaksakan “tekanan ekonomi maksimum” terhadap negara itu. Angkatan kedua sanksi AS terhadap Republik Islam mulai berlaku pada 4 November. (ARN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: