News Ticker

Status Darurat Nasional, Ancaman Trump ke Kongres

Donald Trump Trump dan Anggota

Arrahmahnews.com, WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengumumkan status darurat nasional untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Meksiko, jika keinginannya tak juga dituruti Kongres.

Trump mengunjungi perbatasan pada hari Kamis (10/01), di hari ke-20 dalam masa penutupan sebagian dari pemerintahannya akibat penolakan Demokrat untuk memberinya 5,7 miliar dolar guna mulai membangun tembok kontroversial yang diinginkannya di sepanjang perbatasan.

Baca: Analis: Tembok Trump Tak Bisa Hentikan Aliran Imigran dari Meksiko

Berbicara kepada wartawan di McAllen, Texas selatan, Trump sekali lagi mengatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatan “menetapkan situasi darurat” yang dimilikinya untuk mendanai tembok jika ia tidak dapat mencapai kesepakatan di Kongres.

“Jika ini tidak berhasil, saya mungkin akan melakukannya, mungkin pasti,” katanya.

Laporan media sebelumnya juga mengatakan bahwa Trump telah mempertimbangkan gagasan menyatakan status darurat nasional untuk sementara waktu.

Baca: Imigran Bocah di Penjara AS Tewas, Publik Kembali Kecam Kebijakan Anti Imigrasi Trump

Trump bersikukuh pembangunan tembok perbatasan merupakan hal yang benar karena jika tidak, maka masyarakat akan menghadapi kekerasan hingga kematian.

“Mereka mengatakan tembok itu seperti abad pertengahan. Sama seperti roda yang bahkan jauh lebih tua dari sebuah tembok,” paparnya dikutip Sky News.

Trump juga menuturkan bakal meminta Meksiko membayar pembangunan tembok itu secara tidak langsung melalui kesepakatan perjanjian yang baru. Komentar ini  bertolak belakang dengan janji kampanyenya pada 2016. Saat itu, ia menegaskan akan meminta Meksiko membayar langsung biaya pembangunan tembok tersebut.

Baca: Trump Kirim 1000 Imigran Ilegal ke Penjara Federal AS

Trump meminta dana pembangunan tembok sebesar 5,7 miliar dollar AS, sekitar Rp 80 triliun. Namun ditolak dari kalangan oposisi Partai Demokrat. Penolakan itu membuat Trump menolak menandatangani sebagian pengeluaran negara, dan membuat AS berada dalam masa layanan penutupan pemerintahan (shutdown) secara parsial.

Akibat shutdown yang sudah berlangsung sejak 22 Desember itu, sekitar 800.000 pegawai negeri terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa dibayar. Ratusan pegawai negeri yang terdampak shutdown serta para simpatisan menggelar demonstrasi di Gedung Putih, menuntut supaya Trump membuka kembali pemerintahan.(ARN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: