NewsTicker

Mahmoud Abbas Tunda UU Jaminan Sosial Kontroversial PA

TEPI BARAT – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menangguhkan undang-undang jaminan sosial kontroversial yang memicu protes dan pemogokan yang meluas dari pekerja dan pebisnis di Tepi Barat dalam beberapa pekan terakhir.

Abbas mengatakan dalam sebuah dekrit pada hari Senin(28/01) bahwa dialog akan berlanjut mengenai bagian-bagian UU yang disengketakan, yang bertujuan untuk membuat karyawan sektor swasta dan pebisnis untuk berkontribusi pada dana jaminan sosial yang akan membiayai manfaat pensiun.

Para pengkritik UU tersebut berpendapat bahwa pajak tujuh persen untuk menutup biaya jaminan sosial wajib akan melumpuhkan keluarga-keluarga Palestina yang sudah susah payah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dalam ekonomi Palestina yang lemah, di bawah pendudukan Israel.

Upah minimum di wilayah Palestina yang diduduki adalah sekitar 400 dolar (1.450 shekel) per bulan.

Baca: Tuduhan Menggelikan Mahmoud Abbas: Hamas Didanai PM Israel

“Jika pemerintah ingin menegakkan hukum jaminan sosial ini, mereka harus menaikkan upah minimum,” ujar Muhammad Zghayyer, juru bicara komite aktivis yang mengorganisir protes terhadap UU tersebut, setelah pemogokan pada Januari, sebagaimana dikutip MEE.

Sejak akhir September, undang-undang tersebut telah dihadapkan dengan protes dari institusi dan pengusaha sektor swasta, yang menolak lebih dari 27 item karena “tidak adil bagi karyawan dan majikan”.

Undang-undang tersebut menyerukan pengurangan 7,2 persen dari gaji bulanan karyawan sektor swasta untuk dana jaminan sosial (yang juga diharapkan akan dibayarkan oleh pemberi kerja) dan menetapkan usia pensiun nasional – untuk pria dan wanita – yaitu 60 tahun. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: