Arrahmahnews.com, BELANDA – Seorang hakim senior telah mengundurkan diri dari Mahkamah Pidana Internasional PBB (ICC) di Den Haag, setelah Amerika Serikat mengancam para hakim yang menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.
Hakim, Christoph Flügge, telah bekerja dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) sejak 2008. Baru-baru ini, ia terlibat dengan penyelidikan awal terhadap klaim bahwa anggota layanan militer AS dan CIA menyiksa para tahanan di Afghanistan.
Baca: Catherine Shakdam: Iran-Rusia Kompak Lawan Arogansi Barat
Flügge mengatakan kepada surat kabar Jerman Zeit bahwa ia menyerahkan pengunduran dirinya setelah ancaman terbuka dari pejabat AS, termasuk pidato oleh penasihat keamanan nasional hawkish John Bolton September lalu, di mana Bolton “berharap mati” di Pengadilan.
“Jika para hakim ini mencampuri urusan rumah tangga AS atau menyelidiki seorang warga negara Amerika, ia mengatakan pemerintah Amerika akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa para hakim ini tidak lagi diizinkan untuk bepergian ke Amerika Serikat – dan bahkan mungkin diadili secara pidana,” kata Flügge kepada Zeit, dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh The Guardian.
“Penasihat keamanan Amerika mengadakan pidatonya pada saat Den Haag merencanakan penyelidikan awal terhadap tentara Amerika yang dituduh menyiksa orang di Afghanistan,” Flugge menjelaskan. “Ancaman Amerika terhadap hakim internasional jelas menunjukkan iklim politik baru. Itu mengejutkan. Saya belum pernah mendengar ancaman seperti itu”.
Baca: Khamenei: Iran Membuat Frustasi AS dan Kekuatan Arogansi
Pidato Bolton disampaikan pada bulan September kepada Masyarakat Federalis konservatif di Washington, DC. Itu terjadi setahun setelah ICC mulai menyelidiki klaim bahwa setidaknya 61 orang yang ditahan di Afghanistan telah disiksa oleh pasukan Amerika dan 27 lainnya oleh CIA di penjara rahasia di Afghanistan dan di luar negeri, menurut jaksa penuntut Fatou Bensouda.
Bolton menyebut penyelidikan itu “sama sekali tidak berdasar” dan “tidak dapat dibenarkan,” dan berjanji akan “melindungi warga negaranya dan orang-orang dari sekutunya dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan tidak sah ini.”
Pejabat senior AS juga berjanji untuk membela warga Israel dari pengadilan. “Teman dan sekutu” AS, Israel pada saat itu dituduh melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina. Dia memperingatkan bahwa AS akan mengabaikan surat perintah penangkapan, melarang hakim dan jaksa memasuki negara itu, dan bahkan mengadili mereka di pengadilan Amerika.
Flügge mengatakan rekan-rekannya “terpana” bahwa “AS akan meluncurkan artileri berat seperti itu,” tetapi menambahkan “itu konsisten dengan garis Amerika yang baru:‘ Kami No 1 dan kami berdiri di atas hukum’.”
Amerika mengabaikan ICC bukanlah fenomena baru. Setelah banyak perdebatan, Presiden Bill Clinton menandatangani Perjanjian Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional, tetapi Kongres tidak pernah meratifikasinya. Pengganti Clinton, George W. Bush, secara simbolis ‘tidak menandatangani’ perjanjian tahun 2002, ketika perang di Afghanistan sedang berlangsung.
Belakangan tahun itu, Kongres meloloskan Undang-Undang Perlindungan Anggota Layanan Amerika, yang mewajibkan presiden untuk mencegah penuntutan ICC terhadap angkatan bersenjata AS “semaksimal mungkin,” dan bahkan memberi wewenang kepada pasukan militer untuk membebaskan setiap anggota layanan AS dari tahanan ICC. . Bolton, kebetulan, adalah wakil menteri luar negeri Bush saat itu.
Pengadilan mendapat kecaman lebih banyak daripada AS. Rusia menarik tandatangannya dari Perjanjian Roma pada 2016, setelah pengadilan mengkritik penyatuan kembali Krimea. China, India, Arab Saudi, dan Turki adalah di antara negara-negara lain yang tidak pernah menandatangani perjanjian. (ARN)
Sebar:
