NewsTicker

HRW dan Amnesty Internasional Tuntut Saudi Buka Akses ke Tahanan Politik

RIYADH – Amnesty International dan Human Rights Watch telah menuntut agar Arab Saudi mengizinkan akses bagi pemantau independen terhadap tahanan politik di negara itu, di tengah munculnya laporan-laporan baru mengenai banyaknya penyiksaan.

Amnesty International mengajukan permintaan tersebut pada hari Jumat (25/01) setelah memperoleh laporan baru mengenai penyiksaan dan penganiayaan terhadap 10 aktivis hak asasi manusia yang telah ditahan di lokasi yang tidak diketahui di Arab Saudi sejak musim panas lalu.

“Pihak berwenang Arab Saudi telah berulang kali membuktikan diri tidak bersedia untuk secara efektif melindungi tahanan dari penyiksaan, atau untuk melakukan penyelidikan yang tidak memihak terhadap klaim penyiksaan dalam tahanan. Itulah sebabnya kami menyerukan kepada Arab Saudi untuk segera memberikan izin dan akses tak terbatas badan pengawas independen kepada para aktivis yang ditahan tersebut,” kata Lynn Maalouf, direktur penelitian Timur Tengah, Amnesty International.

Baca: HRW Desak Penyelidikan atas Pembunuhan dan Pelecehan di Saudi

Sebelumnya, Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa para pengawas itu juga harus mendapatkan akses ke para bangsawan dan para pebisnis yang masih ditahan dalam apa yang diklaim rezim Riyadh sebagai kampanye anti-korupsi tetapi umumnya diyakini sebagai upaya Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk membungkam lawan-lawannya.

Kelompok advokasi yang berbasis di AS itu mengatakan bahwa Komisi Hak Asasi Manusia kerajaan dan kantor kejaksaan umum, yang keduanya adalah entitas pemerintah, tidak memiliki independensi untuk melakukan penyelidikan yang kredibel dan transparan.

“Investigasi internal Arab Saudi memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan kebenaran tentang perlakuan terhadap tahanan, termasuk warga negara terkemuka, atau meminta pertanggungjawaban siapa pun atas kejahatan tersebut,” kata Michael Page, wakil direktur Timur Tengah di HRW.

Baca: HRW Desak PBB Jatuhkan Sanksi pada Putra Mahkota Saudi atas Kejahatan Perang

Mantan gubernur Riyadh, Pangeran Turki bin Abdullah, miliarder Saudi-Ethiopia Mohammed al-Amoudi, dan mantan menteri ekonomi Adel Fakieh diyakini termasuk di antara mereka yang masih ditahan sejak Bin Salman memulai penahanan kontroversialnya pada November 2017.

“Pemantau independen dapat membantu mengkonfirmasi apa yang terjadi pada orang-orang yang ditahan selama operasi ini dan mencari tahu tentang kondisi mereka saat ini,” kata Page, menambahkan, “Tanpa pengawasan seperti itu, ada setiap alasan untuk percaya bahwa pemerintah Saudi mungkin masih memperlakukan mereka dengan kekejaman yang tak terkatakan. ”

Sebelumnya pada hari Kamis (25/01) media Inggris melaporkan bahwa sekelompok anggota parlemen Inggris mengancam akan merilis laporan terperinci tentang tuduhan penyiksaan jika Riyadh tidak memberi mereka akses ke tahanan perempuan pada akhir bulan.

Pada 2 Januari, kelompok lintas-partai anggota parlemen Inggris dan pengacara internasional meminta Arab Saudi untuk memberi mereka akses ke penjara Dhahban dengan keamanan maksimum, tempat dimana rezim menahan aktivis perempuan, tetapi permintaan itu belum mendapat jawaban. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: