News Ticker

AS Blokir Upaya PBB Tingkatkan Penerbangan Sipil ke Korut

PYONGYANG – AS memblokir sebuah badan PBB untuk meningkatkan penerbangan sipil di Korea Utara disaat Pyongyang berusaha untuk membuka kembali bagian dari wilayah udara mereka untuk penerbangan asing. Tiga sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICAO) yang terdiri atas 192 negara anggota saat ini tengah bekerja dengan Pyongyang untuk membuka rute penerbangan baru yang akan melewati wilayah udara Korut dan Korea Selatan.

Salah satu sumber menggambarkan langkah itu sebagai bagian dari taktik negosiasi AS untuk tetap memberikan tekanan sanksi terhadap Korea Utara kurang dari dua minggu sebelum pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un.

Sumber juga mengatakan bahwa AS telah memblokir upaya ICAO itu dengan alasan ingin melihat upaya konkret proses denuklirisasi Pyongyang.

“Mereka akan terus menahan semua tekanan yang ada untuk memastikan tidak ada celah sampai Korea Utara mengambil tindakan yang pantas mendapat hadiah,” kata sumber itu.

Banyak maskapai kini mengambil rute tidak langsung untuk menghindari wilayah udara Korut karena ancaman peluncuran rudal yang tiba-tiba. Beberapa telah disaksikan oleh penumpang pada penerbangan komersial.

Sumber kedua mengatakan, jika ruang udara tersebut dianggap aman, maskapai penerbangan internasional dapat menghemat bahan bakar dan waktu pada beberapa rute antara Asia, Eropa dan Amerika Utara. Sementara Korut dapat mulai menghidupkan kembali industri penerbangan komersialnya sendiri.

Negara ini memiliki populasi lebih dari 25 juta orang, namun ekonominya telah ditekan oleh serangkaian sanksi untuk program rudal nuklir dan balistiknya. Sumber mengatakan, ICAO yang berbasis di Montreal siap membantu meningkatkan sistem penerbangan Korut dengan memimpin sesi pelatihan antara staf penerbangan militer dan sipilnya. “Korut juga meminta ICAO untuk mengakses grafik penerbangan yang diproduksi AS,” kata sumber tersebut.

Namun, AS malah mencegah agen AS untuk membantu Korut dengan program udaranya karena Washington ingin Pyongyang membuat kemajuan substansial dalam denuklirisasi.

ICAO tidak dapat memaksakan aturan yang mengikat pada pemerintah. Namun hanya menerapkan pengaruhnya melalui standar keselamatan dan keamanan yang disetujui oleh negara-negara anggotanya.

Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tidak menanggapi permintaan komentar dan tidak ada reaksi langsung dari kementerian luar negeri Korea Selatan.

Pada 2017, AS mengusulkan Dewan Keamanan AS membekukan aset maskapai negara Air Koryo, yang terbang ke beberapa kota di China dan Rusia, sebagai bagian dari sanksi baru terhadap Pyongyang. Rencana itu gugur saat negosiasi antara 15 anggota.

Menurut catatan Januari dari perusahaan riset independen CAPA Center for Aviation, maskapai termasuk Air Koryo dan Air China Ltd menawarkan kurang dari 200 ribu kursi yang tersedia setahun di pasar Korut. “Angka itu dibandingkan dengan lebih dari 13 juta kursi yang tersedia di pasar Korea Selatan, yang memiliki sekitar dua kali lipat populasi,” kata CAPA.

Menurut data CAPA, penerima manfaat terbesar dari pencabutan pembatasan udara di Korut adalah para operator Korea Selatan termasuk Korean Air Lines dan Asiana Airlines Inc. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: