News Ticker

Lavrov: Kehadiran Militer AS Sumber Ketidakstabilan di Suriah

Lavrov: Kehadiran Militer AS Sumber Ketidakstabilan di Suriah Menlu Rusia dan Pejabat Oman

Arrahmahnews.com, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa kehadiran ilegal pasukan militer AS di Suriah adalah sumber ketidakstabilan di negara Arab yang dilanda konflik tersebut, menekankan bahwa setiap solusi untuk krisis Suriah harus sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

Dalam sambutannya saat konferensi pers bersama dengan rekannya dari Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah di Moskow, Senin (18/02), Lavrov mencatat bahwa kehadiran pasukan Amerika di Suriah berkontribusi terhadap ketidakstabilan, dan menghambat penyelesaian politik konflik hampir delapan tahun di negara itu.

Baca: Amerika Bangun 4 Pangkalan Militer Baru di Perbatasan Suriah

Diplomat tinggi Rusia itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasukan AS secara tidak sah dikerahkan ke wilayah al-Tanf di Suriah selatan, melatih para teroris yang melakukan aksi teror di seluruh Suriah, dan mencegah kembalinya orang-orang terlantar di kamp pengungsi Rukban ke kota asal mereka.

Lavrov juga menyampaikan bahwa Rusia dan Oman memiliki pandangan yang sama mengenai penyelesaian Suriah, yaitu harus sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

Baca: Draft Resolusi Dukung Kedaulatan Suriah Ditolak PBB, Rusia Legawa Untuk Diskusi

“Kami berpandangan yang sama mengenai Suriah. Resolusi Dewan Keamanan 2254 tidak memiliki alternatif. Ini harus dilaksanakan sepenuhnya, dan dalam konteks ini kami telah memberi tahu lawan bicara kami tentang upaya yang diambil dalam arah ini oleh negara-negara penjamin proses perdamaian Astana, Rusia, Iran dan Turki, termasuk hasil pertemuan puncak 14 Februari dari format Astana di Sochi,” kata Lavrov.

Baca: Mantan Menhan AS: Mustahil Amerika Usir Iran dari Suriah

Resolusi 2254 mendukung peta jalan untuk proses perdamaian di Suriah. Resolusi ini menyerukan gencatan senjata nasional, pembentukan pemerintah yang “kredibel, inklusif dan non-sektarian, dalam waktu enam bulan dan pemilihan “bebas dan adil” yang diawasi PBB dalam 18 bulan di negara Arab itu.

Moskow, Teheran, dan Ankara telah menengahi perundingan perdamaian antara perwakilan dari pemerintah Damaskus dan kelompok oposisi Suriah dalam serangkaian putaran yang diadakan di ibu kota Kazakhstan, Astana, dan tempat-tempat lain sejak Januari 2017. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: