News Ticker

PM Selandia Baru Perintahkan Penyelidikan Tingkat Tertinggi Penembakan Massal Christchurch

WELLINGTON – Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern memerintahkan penyelidikan yudisial independen atas serangan teror baru-baru ini terhadap dua masjid di kota Christchurch guna memutuskan apakah dinas intelijen dan polisi seharusnya bisa mencegah pembunuhan tersebut.

“Adalah penting bahwa tidak ada batu yang terlewat untuk mengetahui bagaimana tindakan terorisme ini terjadi dan apakah, ada, sedikit saja peluang yang kita miliki untuk menghentikannya,” kata Ardern kepada wartawan di Gedung Parlemen di ibukota Selandia Baru, Wellington, Senin (25/03).

Lima puluh orang terbunuh dan 50 lainnya luka-luka – beberapa di antaranya dalam kondisi kritis akibat serangan terror dari seorang pria bersenjata yang sama saat salat Jumat di 2 masjid Christchurch pada 15 Maret.

Baca: Pahlawan! Pria ini Cegah Teroris Selandia Baru Bunuh Lebih Banyak Korban

Perdana menteri Selandia Baru lebih lanjut mengatakan bahwa komisi kerajaan, sebuah penyelidikan yudisial paling kuat di bawah hukum Selandia Baru, diperlukan untuk mengetahui bagaimana seorang pria bersenjata berhasil menembak mati 50 orang.

Pria bersenjata itu memiliki waktu untuk menyiarkan salah satu dari serangan kembarnya itu di halaman Facebook, dan bahkan menemukan waktu untuk kembali ke kendaraannya di tengah pembantaian, mengambil senjata baru dan kembali ke situs itu untuk pembunuhan lebih lanjut.

“Satu pertanyaan yang perlu kita jawab adalah apakah kita bisa atau seharusnya tahu lebih banyak,” tambah pemimpin berusia 38 tahun itu. “Selandia Baru bukan negara pengintai … tapi pertanyaan ini harus dijawab.”

Ia mengatakan bahwa komisi kerajaan, yang biasanya melayani hal-hal yang paling penting bagi public, adalah tanggapan yang tepat untuk serangan itu.

Baca: Benarkah ada Keterlibatan Mossad dalam Tragedi Penembakan Selandia Baru?

Ardern menambahkan bahwa rincian penyelidikan sedang diselesaikan, dan bahwa penyelidikan independen akan komprehensif.

Perdana menteri tersebut, bagaimanapun, mengesampingkan dikenakannya kembali hukuman mati untuk pria bersenjata yang diduga merupakan anggota supremasi kulit putih Australia berusia 28 tahun, yang ditangkap dalam beberapa menit setelah pembantaian dan kemudian didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan.

Negara ini menghapuskan hukuman mati untuk semua pelanggaran termasuk pembunuhan pada tahun 1961, kecuali untuk pengkhianatan dan sejumlah pelanggaran militer. Pembunuhan massal baru-baru ini telah memperbaharui perdebatan tentang apakah itu merupakan keputusan yang tepat untuk membatalkan hukuman mati.

Pembantaian itu juga mendorong larangan penjualan senjata semi-otomatis dan otomatis “gaya militer” seperti yang digunakan dalam penembakan massal tersebut. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: