News Ticker

Sumanto Al Qurtuby: Penolakan Yordania terhadap Hizbut Tahrir

Sumanto Al Qurtuby: Penolakan Yordania terhadap Hizbut Tahrir 20 Negara Islam Tolak Hizbut Tahrir

Arrahmahnews.com, JAKARTA – Tulisan Prof Sumanto Al Qurtuby yang menjelaskan kepada pembaca bagaiman Yordania menolak Hizbut Tahrir.

Hampir semua negara di Timur Tengah menolak dan mengharamkan Hizbut Tahrir (HT), termasuk Yordania. Dulu, pada tahun 1952, sejumlah pentolan dan pentilan HT, termasuk sang pendiri Taqiyudin al-Nabhani yang merupakan bekas aktivis Ikhwanul Muslimin, Mesir, pernah mengajukan HT ke Kementerian Dalam Negeri Yordania guna mendapatkan status hukum sebagai sebuah partai politik.

Baca: Prof Sumanto: HTI Ormas Gemblung dan Sontoloyo

Tetapi usaha mereka untuk melegalkan atau mendapatkan payung hukum atas HT ditolak oleh pemerintah dengan alasan visi, misi, tujuan, dan program HT bertentangan dengan Konstitusi Yordania.

Karena ditolak, pada Maret 1953 mereka mendaftarkan HT sebagai sebuah “asosiasi” (bukan partai politik) ngupil di bawah payung “Ottoman Law of Associations,” supaya tetap selamat. Dua tahun kemudian, mereka kembali mencoba mengajukan HT secara resmi sebagai parpol lagi ke Kementerian Dalam Negeri Yordania. Tetapi hasilnya tetap nihil ditolak.

Bukan hanya itu saja. Karena melakukan berbagai aktivitas politik bawah tanah, Pemerintah Yordania bahkan memaksa Taqiyudin dan komplotannya untuk hengkang dari Yordania. Mereka diusir ke Suriah. Taqiyuddin dkk akhirnya tinggal di Suriah sampai tahun 1959 kemudian mereka migrasi ke Libanon dan mengorganisir HT di kawasan ini. Sejak diusir itu, Taqiyuddin tidak pernah dibolehkan untuk kembali ke Yordania.

Baca: Sumanto Al-Qurtuby: HTI Ormas Antek Asing

Mungkin lantaran mangkel dan jengkel gegara pemerintah tidak mengakui status hukum HT plus pengusiran Taqiyudin, kelak pada tahun 1968 dan 1969, HT dituduh mendalangi kudeta militer yang gagal di Yordania. Oleh Pemerintah Yordania, HT dituduh mengompori sejumlah anggota militer simpatisan HT untuk melakukan pendongkelan terhadap pemerintah dan kekuasaan.

Doktrin resmi HT memang “mengharamkan kudeta” (berdarah) tetapi menghalalkan menggunakan “pihak ketiga” untuk mengkudeta pemerintah. Dan pihak ketiga yang sering dipakai dan ditunggangi HT itu adalah tentara atau militer karena merekalah yang dianggap paling memungkinkan untuk dikompori agar mengkudeta kekuasaan.

Baca: Sumanto Al Qurtuby: Radikalisme Berkembang Karena Kaum Intelek-Moderat ‘Ngumpet’

Oleh karena itu jangan heran, kenapa di berbagai negara, termasuk di Endonesah, HT tidak pernah mengkritik militer dan bahkan berusaha dekat dan “laipose” alias nggedebus dengan kalangan tentara. Tujuannya untuk “mencuci otak” tentara tentang pentingnya doktrin khilapah, kemudian mereka pakai untuk mendongkel pemerintah yang dianggap “tapir”-lah, sekuler-lah, pro-Barat-lah, pro-aseng-lah, dan seterusnya.

Padahal sejatinya, sejak 1950an, HT adalah gerombolan orang-orang frustasi yang gagal maning-gagal maning dalam usaha meraih kekuasaan politik-pemerintahan. Hanya orang-orang bloon yang merah sempak dan cawetnya saja yang mau dikibuli oleh gerombolan HT. (ARN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: