Arrahmahnews.com, JAKARTA – Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengaku mendapat berbagai ancaman, baik lewat telepon maupun WhatsApp. Hal itu diungkapkan Yunarto lewat akun Twitternya @yunartowijaya.
Charta Politika sendiri diketahui merupakan salah satu lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepat atau quick count di Pemilu 2019.
“Sampai hari ini ancaman baik lewat telepon dan WA ke saya enggak berhenti,” kata Yunarto dalam cuitannya.
Baca: Real Count Internal PDIP: Jokowi 63 Persen, Prabowo 37 Persen
Yunarto mengatakan telah mencatat semua nomor telepon yang mengancamnya itu. Ia juga menyatakan telah meng-capture isi WhastApp yang dikirimkan kepadanya.
“Saya dah catat semua nomornya dan screenshot isinya. Kalo niat anda bikin saya takut, yang ada saya makin kebal, tinggal tunggu akibat hukum saja ya,” ujarnya di Twitter.
Kemudian dalam cuitannya yang lain, Yunarto mengaku telah membuat laporan ke Bareskrim Polri. Cuitan itu merupakan balasan dari Yunarto kepada salah satu pengikutnya yang meminta agar melaporkan ke pihak kepolisian. “Udah buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Bareskrim,” ucap Yunarto dalam cuitannya.
Baca: Data Pemilu Sangat Transparan, Stop Upaya Bodohi dan Bohongi Rakyat
CNNIndonesia.com yang memberitakan hal ini menyebut sudah berusaha menghubungi Yunarto perihal ancaman tersebut. Namun, hingga kini dia belum ada respons.
Sebelumnya, Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoaks (KAMAKH) melaporkan enam lembaga survei ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan kebohongan publik.
Keenam lembaga survei yang dilaporkan tersebut adalah Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Charta Politika, Poltracking, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Kuasa Hukum KAMAKH Pitra Romadoni mengatakan laporan itu dilakukan karena enam lembaga survei tersebut menampilkan hasil survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.(ARN)
Sumber: CNNIndonesia
Sebar:
