NewsTicker

VIRAL! Video Mantan Tentara AS Hina Pemerintah Jokowi

Jerry D Grey VIRAL! Video Mantan Tentara AS Hina Pemerintah Jokowi

Arrahmahnews.com, JAKARTA – Viral video mantan tantara Amerika yang sudutkan pemerintah. Sontak saja pegiat medsos Denny Siregar memberikan ulasan yang cukup gambling siapa sebenarnya sang mantan tantara ini.

Saya dapat video ini dalam grup-grup WA.. Nama bule ini adalah Jerry D Gray, mantan tentara Amerika yang mengaku menjadi mualaf di Arab Saudi dan menikah dengan wanita Tasikmalaya. Ia sedang menunggu proses naturalisasi di Indonesia.

Jerry D Gray adalah seorang penulis yang dikatakannya “membongkar bobrok pemerintah Amerika”. Tapi dalam pergerakannya di Indonesia, ia dekat pada kelompok-kelompok radikal dan berbicara tentang Islam Liberal dan Syiah yang dibilangnya adalah bagian dari kelompok Freemansory.

Baca: Ninoy Karundeng: Pak Jokowi! Wahabi, Khilafah, Islam Radikal di Sekolah & Kampus Ancam NKRI

Pasca Pilpres ini, Jerry menjadi Propagandis kelompok radikal untuk menyudutkan pemerintah. Dengan status agama barunya Islam, ia dengan mudah masuk ke kelompok radikal dan menjadi pembicara di kalangan mereka.

Keberadaan Jerry D Gray ini mengingatkan saya pada Snouck Hurgronje, mata-mata kolonial Belanda yang menguasai ilmu Islam dengan cerdas dengan tugas menyusup dan mematai-matai pergerakan gerakan perjuangan kemerdekaan di Aceh dan mengadu domba mereka.

Mirip juga dengan cerita agen Inggris yang disusupkan untuk memecah Arab dengan nama beken “Lawrence of Arabia” pada tahun 1918.

Dalam video ini saya berikan petunjuk kedekatan Jerry D Graya dengan Abu Jibril, salah satu pentolan kelompok radikal yang salah satu anaknya tewas di Suriah ketika bergabung dengan ISIS.

Sejarah selalu berulang dengan tokoh dan waktu yang berbeda, tetapi polanya tetap sama. Hati-hati, kawan..

Masalah ujaran kebencian akhir-akhir ini seringkali menarik perhatian masyarakat. Tak hanya jumlahnya yang meningkat, konten-konten yang diunggah pun semakin mengkhawatirkan. Ujaran-ujaran yang ditujukan semakin tajam dan bahkan semakin memecah belah. Bahkan, dengan ujaran yang didasarkan terhadap fakta palsu atau berita bohong, sebagian orang dapat bertindak semena-mena, merasa bahwa ada tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan tindakan pembelaan maupun menyerang.

Baca: Denny Siregar: Kawal Jokowi Berarti Lawan Agenda Kelompok Radikal

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketidakpahaman kebanyakan orang terhadap hukum yang berlaku harus menjadi pusat perhatian pemerintah, agar pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan preventif berupa penanaman pemahaman seputar masalah ujaran kebencian, khususnya di media sosial.

Baca: Amien Rais dan kelompok Radikal Jerumuskan Prabowo ke Jurang Kehancuran

Oleh sebab itu, penanaman pemahaman seputar masalah ujaran kebencian sangat esensial dalam mengurangi jumlah ujaran kebencian di masa mendatang, dan mempersiapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menghadapi banyaknya ujaran kebencian yang akan mereka temui.

Kata SARA atau singkatan dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan seringkali kita dengar seiring dengan perkembangan jumlah ujaran kebencian, khususnya di media sosial. Ujaran kebencian tak hanya dapat didasarkan terhadap SARA, namun juga dapat didasarkan atau ditujukan pada hal-hal lain seperti kebijakan politik, lambang negara, ideologi, dan beberapa hal lainnya.

Meskipun kita mengenal bahwa kebebasan berpendapat kita dilindungi oleh undang-undang (artikel ke-19 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Namun, bukan berarti kita memiliki kebebasan penuh dalam menyampaikan pendapat. Ujaran kebencian menjadi salah satu contoh ‘kebablasan’ dalam menyampaikan pendapat. Perlu diingat, sebagai warga negara, selain dipayungi dan dilindungi oleh hukum, kita juga dapat dijera oleh hukum.

Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Dalam konteks ini, penghinaan diartikan sebagai tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Tindakan pencemaran nama baik dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang memalukan, dengan maksud agar hal tersebut dapat tersiar. Perbuatan yang dituduhkan dapat hanya berupa perbuatan biasa yang tidak melanggar hukum, namun tetap mempermalukan orang tersebut (contoh: menyebarkan bahwa orang tersebut tidak naik kelas, dsb.)

Perlu diketahui: Berdasarkan pasal 310 KUHP, hukum mengenai penghinaan di Indonesia tidak mempertimbangkan sama sekali apabila ujaran tersebut berisikan fakta atau sekadar opini. Apabila ujaran memuat konten yang dianggap menyerang, menghina, mencemarkan nama baik, atau menumbuhkan rasa kebencian terhadap orang yang dibahas maka ujaran tersebut sudah tergolong ujaran kebencian dan akan dikenai hukuman maksimal 9 bulan apabila dilakukan secara lisan dan hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan.

Selain dari menuduhkan orang lain dengan perbuatan yang mempermalukan, memfitnah seseorang telah melakukan sebuah perbuatan yang ia tidak lakukan, atau menyebarkan kebohongan mengenai orang tersebut juga termasuk pencemaran nama baik. Tuduhan palsu ini kemudian disiarkan dengan maksud agar kebohongan tersebut tersiar.

Menghina, mengutarakan kebencian, melakukan tindakan provokatif atau menghasut orang lain untuk membenci seseorang atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama (atau kepercayaan), ras, antargolongan, warna kulit, gender, orientasi seksual, cacat, kewernegaraan, dan sebagainya. Indikatornya apabila ujaran mengandung unsur kebencian atau menjelekkan kelompok (golongan) atau hal-hal tertentu berdasarkan hal-hal yang dicantumkan di atas. Khususnya pada media sosial, hal ini diatur dalam UU ITE pasal 28.

Selain itu, ujaran kebencian penistaan atau penodaan menyangkut hal-hal seperti menjelek-jelekan, menuduh, dan melakukan tindakan lainnya yang ditujukan untuk merusak citra individu atau kelompok tersebut. Pasal 157 mengatakan, apabila ujaran tersebut menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia. Pelaku yang terjerat pasal ini akan dijatuhkan hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Cenderung memprovokasi/menghasut/mengajak orang lain untuk melakukan tindakan tertentu yang seringnya melanggar hukum.

Apabila benar bahwa hasutan tersebut menghasut orang untuk melakukan kegiatan tertentu yang melanggar hukum, maka pelaku akan dikenai pasal 160 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 6 Tahun. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: