NewsTicker

Pemprov DKI Undang Muslimah HTI, Mendagri: Ormas Terlarang Jangan Diundang

Arrahmahnews.com, JAKARTA – Menanggapi undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta kepada Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang sudah dilarang tak boleh dilibatkan lagi dalam kegiatan pemerintah.

“Dirjen Otda kami dan Polkum sudah melarang, ada UU yang tegas mencabut, sehingga seharusnya masing-masing di daerah juga mengikuti. Saya kira juga biro hukum di daerah harus tahu bahwa ada aturan yang memang sudah dicabut dan sudah dilarang. Itu saja,” ujar Tjahjo di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

BacaAnalis: Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi Tidak Sesuai dengan Hukum Acara di MK

Tjahjo memastikan tidak ada sanksi bagi Dinas PPAPP DKI. Namun, dia meminta para biro hukum di daerah untuk memantau keputusan-keputusan pemerintah pusat yang berhubungan dengan daerah.

“Tidak ada (sanksi tertulis). Tapi kita ingatkan bahwa tolong biro hukum harus meng-update kembali bahwa sudah ada putusan hukumnya bahwa sebuah ormas yang sudah dilarang jangan dilibatkan kembali di daerah, apapun itu,” tegasnya.

Baca: Ikut Nabi atau Ikut Khilafah Sesat HTI ala Teroris ISIS dan Al-Qaeda?

Sebelumnya diberitakan, undangan rapat dari Dinas PPAPP DKI tentang pembahasan konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengundang Muslimah HTI beredar di media sosial. Namun, karena menuai protes, Dinas PPAPP membatalkan kegiatan rapat tersebut.

“Dikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi (Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis) yang terundang tersebut. Maka kami membatalkan kegiatan rapat tersebut,” kata Plt Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri melalui pesan singkat, Kamis (13/6). (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: