NewsTicker

Wahyu Sutono: Ambigu Tom Power dan Kuasa Hukum Prabowo

Gugatan MK kubu 02 Wahyu Sutono: Ambigu Tom Power dan Kuasa Hukum Prabowo

Arrahmahnews.com, Jakarta – Dalam persidangan sengketa Pilpres 2019, pada hari Jumat, 14 Juni 2019, untuk gugatan sengketa yang dibacakan kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi cukuplah banyak, namun yang ingin penulis soroti adalah yang dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi bergaya otoritarian Neo-Orde Baru.

Pernyataan itu dikutip dari Tom Power, kandidat doktor di Australian National University. Padahal sebelumnya Tom Power sudah protes dan membantahnya. Tom memaparkan artikel yang ia tulis saat itu sama sekali tidak menyebut dan menunjukkan indikasi kecurangan pemilu yang berlangsung pada April lalu karena artikel itu ditulis 6 bulan sebelum Pilpres 2019 berlangsung.

Baca: Analis: Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi Tidak Sesuai dengan Hukum Acara di MK

“Kedua, sangat sulit sekali menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.”

Walau dalam penelitiannya ia memang menyebut bahwa ada indikasi pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap antidemokrasi, tetapi ia sama sekali tidak menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter.

“Ketiga, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden,” tambah Tom dalam protesnya.

Sebagaimana tertuang dalam gugatan tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto (BW) mengutip makalah Tom Power di konferensi tahunan ‘Indonesia Update’ di Canberra, Australia, pada September 2018. Tom Power pun menyoroti hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.

“Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum,” ujarnya.

Proteksi lain adalah menguatnya lagi pemikiran dwifungsi militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power, kata BW dkk, adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.

Sebagai bukti pandangan itu, tim hukum Prabowo-Sandi menyertakan dua link berita, yaitu ‘Jokowi’s authoritarian turn’ dan ‘Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline’.

Baca: Prabowo Asal Kutip! Pakar Asing: Penelitiannya Tidak Bisa Jadi Bukti Kecurangan Pemilu

“Mengenai karakteristik pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh paslon 01 yang juga presiden petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ‘ABG’, yang di era Orde Baru adalah poros ABRI-Birokrasi-Golkar. Modus ini di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat-Birokrasi-BUMN-Partai Koalisi,” tegas BW dalam halaman 38.

Rasanya setali tiga uang, bagi kedua pihak ini, baik Tom Power maupun Bambang CS. Karena bagaimana mungkin membandingkan atau menyamakan Jokowi yang sipil dan baru memimpin Indonesia 4 tahun saat artikel Tom ditulis, dengan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dengan gaya militeristik.

Sejatinya bila diulas secara detail bisa saja, namun rasanya pembaca pun semua sudah tahu bahwa perbedaan itu sangat menyolok sekali. Setidaknya dulu Soeharto dipilih oleh MPR RI, sedangkan Jokowi dipilih secara langsung oleh 194 juta rakyat Indonesia.

Begitupun ‘Dwi Fungsi ABRI’ di era Soeharto memang diberlakukan, sehingga di DPR RI pun mengirimkan wakilnya. Sedangkan di era reformasi hingga kini sudah tidak berlaku lagi, bahkan posisi Polri sudah berdiri sendiri, tidak di bawah naungan ABRI, dan TNI tidak pernah cawe-cawe dengan urusan politik praktis.

Baca: Ninoy Karundeng: Lagi-lagi PKS Khianati Prabowo

Yang paling konyol adalah ketika disebutnya sebagai pemerintahan yang ‘Anti Demokrasi,’ padahal di lain sisi dunia justru memuji dan mengatakan bahwa demokrasi Indonesia patut dijadikan contoh, hingga banyak negara lain yang ingin belajar ke Indonesia.

Karenanya perlu dipertanyakan tentang artikel seorang Tom yang kandidat doktor itu, metode apa yang digunakan, dan apakah mempelajari langsung di Indonesia, atau hanya studi literatur dari sumber-sumber yang tidak akurat. Yang pasti selain hasil analisisnya ambigu, jadi makin ambigu lagi, karena hasil analisisnya dijadikan materi perkara yang tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019 oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Bila disimpulkan sejatinya tidak terlalu jlimet, karena secara kuantitatif sudah selesai, karena kubu 02 tak memiliki bukti kuat. Tinggal menanti hakim menilai yang bersifat kualitatif saja yang rasa-rasanya tak substansif. Satu contoh sederhana, bila mereka menggugat Jokowi meminta pemilihnya mengenakan baju putih ke TPS, lalu bagaimana dengan kubu 02 yang meminta pemilihnya membuat dapur umum di sekitar TPS?”. Ah.. memang seperti itu koq sejak 2014 juga. (ARN)

Sumber: Akun Facebook Wahyu Sutono

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: