News Ticker

Jokowi Bentuk Koopssus TNI yang Siap Lumpuhkan Pengancam Ideologi Negara

Tim Elit Tim Elit

Arrahmahnews.com, Jakarta – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menghadapi ancaman dengan eskalasi tinggi yang dapat membahayakan ideologi negara.

Pembentukan itu dilakukan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, pada (3/7/2019).

Perpres tersebut, juga menjadi dasar perubahan susunan Markas Besar TNI dan pembentukan Koopsus TNI yang berasal dari matra darat, laut, dan udara.

Baca: Polri dan TNI Kompak Gebuk Teroris dan Berantas Terorisme

Koopssus yang terdiri dari tiga matra TNI ini dibekali kemampuan dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI,” bunyi Pasal 46b ayat (2) Perpres tersebut dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (18/7).

Dalam Perpres, Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI dengan pangkat bintang dua (Mayor Jenderal). Sementara Wakil Dankoopssus dijabat oleh perwira tinggi berpangkat bintang satu (Brigadir Jenderal).

Tak hanya itu, Perpres menyebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus di dalam maupun di luar wilayah NKRI dalam mendukung tugas pokok TNI.

Baca: WASPADA! Jaringan Terorisme JI Bangkit, Mereka Main ‘Dua Kaki’ Manfaatkan Pemilu

Selain itu, Perpres 42/2019 itu juga menjelaskan Komando Operasi TNI. Susunannya terdiri dari Komando Pertahanan Udara Nasional; Komando Gabungan Wilayah Pertahanan; Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat; Komando Pasukan Khusus; Komando Daerah Militer; Komando Armada; Komando Lintas Laut Militer; dan Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpres Nomor 42 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada (8/7).

Sebelumnya, TNI pernah memiliki Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang dibentuk Jenderal Moeldoko -sekarang Kepala Kantor Staf Presiden- Panglima TNI pada 2015. Tim ini merupakan gabungan pasukan elit dari matra TNI, yakni Sat-81 TNI AD; Denjaka TNI AL; dan Satbravo-90 TNI AU. Belakangan, tim ini dibekukan.

Setelah disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, pemerintah kembali merencanakan pengaktifan pasukan elit ini dengan menyusun payung hukum.

Payung hukum tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan lewat Perpres terkait pelibatan TNI dalam UU Terorisme.

Penanggulangan terorisme

Pada awal tahun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, Koopssus TNI akan dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Tim elit ini akan mengambil peran sebagai penindak dalam bidang surveilance atau observasi jarak dekat.

Baca: Polisi: Dekati Parpol Strategi Baru Kelompok Teroris JI Bentuk Negara Khilafah

“Menurut UU Nomor 5 tahun 2018 terkait dengan penindakan aksi terorisme. TNI dalam hal ini sudah mengajukan pembentukan Koopssus TNI, di mana Koopsus TNI adalah bagian penindak. Tapi bagiannya sendiri adalah surveilance,” ungkap Hadi, (16/1).

Hadi menjelaskan, pasukan elit tersebut akan nertugas mengumpulkan data mengenai sel-sel tidur teroris untuk mengetahui pergerakannya.

“Kita mengumpulkan data sel-sel tidur, kemudian pergerakannya, dan dia akan berbuat apa,” kata Hadi.

Selain itu sebut mantan Kepala Staf TNI AU ini, tim elit tersebut juga akan dilengkapi keahlian siber. “Keahlian siber itu juga bagian dari kelengkapan Koopssus TNI sehingga kita bisa melihat arus informasi ini berjalan, apakah itu mengancam apakah itu memang informasi biasa,” terangnya.

Bahkan sambungnya, tim siber itu juga digunakan untuk melindungi peralatan atau sistem informasi yang ada di TNI. (ARN)

Sumber: Beritatagar.id

Iklan
  • Wahyu Sutono: Sakau Politik di Negeri Agamis
  • Netizen Bongkar Skenario Jahat Haikal Hassan "Prabowo Minum Bir"
  • Surat Terbuka Yusuf Muhammad: Menag Tak Punya Nyali Hadapi FPI
  • Dina Sulaeman: Pembantaian dan Industri Kebencian (2)
  • Waspada Hoaks
  • Erizeli Bandaro Jawab Komentar 'Rasis' Rizal Ramli Sebut 'Ahok Kelas Glodok'

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: