NewsTicker

Warning, Laporan BPS: Kebebasan Berkeyakinan 2018 di 20 Provinsi Menurun

Kebebasan berkeyakinan menurun

Arrahmahnews.com, Jakarta – Indonesia ini mulai masuk ke zona intoleransi beragama, dan sebentar lagi budaya, nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sedikit demi sedikit mulai terkikis. Ini sebuah warning untuk pemerintahan Joko Widodo.

Lima tahun terakhir semenjak gaung khilafah mulai marak dimana-mana, disitu nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika mulai goyah, bahkan mereka berupaya untuk mengganti Pancasila.

Baca: Saiful Huda: Khilafah Ideologi Politik Terlarang dan Bahaya bagi Negara

Hal itu ternyata sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kebebasan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2018. Hal tersebut tercantum dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional tingkat nasional tahunan yang baru saja dirilis BPS, seperti dikutip CNNIndonesia (30/07/2019).

Pada IDI tingkat nasional 2018 telaahan BPS, skor variabel kebebasan berkeyakinan adalah 82,86 persen. Sementara itu untuk variabel kebebasan berkeyakinan dalam Indeks Demokrasi Indonesia tingkat nasional pada 2016 dan 2017 adalah 81,69 dan 84,28.

Baca: LIPI: Medsos Ladang Intoleransi dan Radikalisme

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan terdapat beberapa indikator ketika pihaknya melakukan penilaian tentang kebebasan berkeyakinan. Salah satunya yakni aturan yang membatasi umat untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.

“Seperti saya bilang, kalau kebebasan berkeyakinan kan ada beberapa indikator. Ada enggak aturan tertulis yang melarang, ada enggak pernyataan pejabat yang mendiskriminasi. Jadi, ada beberapa indikator,” ujar Suhariyanto saat ditemui di kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Direktur Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Hermawati Marhaeni menyatakan dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia, 20 di antaranya mengalami penurunan dalam hal kebebasan berkeyakinan.

Berdasarkan indikator yang dijelaskan Suhariyanto, Hermawati mengatakan berkurangnya kebebasan berkeyakinan itu diketahui terdapat di Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta , Jawa Timur, dan beberapa wilayah lainnya.

Baca: Ganjar Pranowo Usulkan ASN yang Terpapar Paham Radikal Segera Dipecat

“Banyak ya. Pokoknya dari 34 provinsi ada 14 yang masih bertoleransi. Sisanya itu ya kurang bebas,” kata dia.

Oleh sebab hanya mengukur lewat skor atas indikator-indikator, BPS tak menemukan jawaban subyektif terkait penurunan skor kebebasan berkeyakinan di 20 provinsi di Indonesia.

Lebih lanjut kata Hermawati, skor variebel kebebasan berkeyakinan itu pun diketahui erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu. Sebab, kata dia, proses pemilu acap kali diwarnai dengan politik bernuansa agama.

“Banyak sih ini sebenarnya kebebasan berkeyakinan erat kaitannya dengan pemilu,” katanya.

“Sebenarnya itu ada esensi juga. Kan, semua tahu akhirnya pilihan itu tensi di pemilu, membawa ke agama,” sambungnya.

Dalam menelaah kebebasan keyakinan, BPS menggunakan metodologi penghitungan skor di dalam variebel kebebasan beragama ini bersumber dari review surat kabar lokal, review dokumen, diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), dan wawancara mendalam. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: