NewsTicker

India Cabut Status Otonomi Khusus Wilayah Kashmir

Konflik Kashmir Kashmir

Arrahmahnews.com, India – Pemerintah India telah membatalkan status otonomi khusus untuk wilayah Kashmir yang disengketakan sebagai bagian dari upaya untuk sepenuhnya mengintegrasikan wilayah mayoritas Muslim itu dengan seluruh negara.

Kementerian Dalam Negeri India mengumumkan pada hari Senin (05/08) bahwa Presiden India Ram Nath Kovind telah menandatangani dekrit menghapuskan Pasal 370 konstitusi yang memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir, termasuk hak untuk menyusun undang-undang sendiri. Dekrit tersebut menyatakan bahwa tindakan tersebut mulai berlaku “saat itu juga.”

Baca: 4 Tentara India Tewas dalam Bentrokan di Kashmir

Presiden juga menghapus undang-undang yang mengusulkan bahwa bagian Kashmir yang dikelola India akan dibagi menjadi dua wilayah yang secara langsung diperintah oleh New Delhi.

Pemerintah di New Delhi mencabut larangan pembelian properti oleh orang-orang dari luar Jammu dan Kashmir, membuka jalan bagi orang India untuk berinvestasi dan menetap di wilayah yang disengketakan seperti bagian India lainnya, suatu tindakan yang mungkin akan memicu reaksi di wilayah tersebut.

Langkah kontroversial itu terjadi setelah sebagian besar wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim itu ditempatkan di bawah pengepungan, dengan jaringan seluler, layanan internet, dan layanan telepon rumah terputus.

Baca: Bentrokan Pecah antara Pihak Keamanan dan Jamaah Sholat Id di Kashmir

Pengumuman itu sontak ditentang keras oleh para politikus partai-partai oposisi yang hadir dalam sidang yang menyoraki menteri dalam negeri.

Penentangan juga disampaikan oleh mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti, yang menyebut pencabutan status khusus sebagai penjajahan oleh India di wilayah tersebut.

“Hari ini merupakan hari yang paling kelam dalam kehidupan demokrasi India,” katanya seraya menambahkan bahwa “keputusan sepihak” pemerintah adalah “ilegal dan tidak konstitusional,” tegas Mufti dalam keterangannya. Mehbooba Mufti, mengatakan keputusan itu dilatari “perancanaan yang jahat”.

“Mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total,” ujarnya. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: