News Ticker

Rudi S. Kamri: Ibukota Negara, Sayonara Jakarta

Ilustrasi Jokowi pindahkan ibukota Ilustrasi Jokowi pindahkan ibukota

Arrahmahnews.com, Jakarta – Kenapa ibu kota harus pindah? Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Baca: Jokowi: Memang dari Dulu Saya Sampaikan Ibukota Pindah ke Kalimantan

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa.

Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu, ujar Jokowi.

Pegiat medsos Rudi S. Kamri dalam akun facebooknya juga memberikan ulasan menarik tentang kepindahan Ibukota dan bahkan tagar #IbuKotapindah sempat jadi trending topic di Twitter.

Menurut Rudi, akhirnya setelah menunggu sekian puluh tahun tanpa ada kepastian, pemindahan ibukota negara diputuskan oleh Presiden Jokowi. Sekali lagi Presiden Jokowi menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya yang hanya sibuk berwacana. Kekuatan mengeksekusi sebuah keputusan besar adalah pembeda dan kekuatan utama dari seorang Joko Widodo.

Penunjukan lokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pilihan akhir dari berbagai pilihan. Saya meyakini Bappenas dan Kementerian PU sudah membuat kajian teknis dan ekonomis yang komprehensif yang menjadi dasar keputusan Presiden Jokowi.

Perlu saya garis bawahi bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah membuat KOTA ADMINISTRATIF BARU (dengan nama kota yang baru) di atas lahan lebih 180 ribu Ha yang saat ini telah dikuasai negara di daerah tersebut. Jadi bukan Kaltim menjadi ibukota negara yang baru. Bukan juga Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi ibukota negara yang baru. Daerah-daerah tersebut akan tetap tetap ada dan akan menjadi daerah penyangga ibukota negara yang baru.

Kalau melihat desain yang telah dibuat oleh kementerian PU, ibukota negara yang baru nanti merupakan sebuah smart city yang modern dan berbasis IT yang sangat ramah lingkungan. Saya membayangkan ibukota negara kita yang baru tidak kalah canggih dan indah dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Putrajaya di Malaysia atau Singapura. Dan akan dibangun Tugu Pancasila sebagai sentral kota yang megah dan ikonik yang akan menjadi lanskap suatu ibukota negara. Jadi biarlah tugu Monas tetap diam menjaga Jakarta.

Baca: Jokowi Umumkan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan di Sidang DPD-DPR

Saya sangat senang bahwa kota baru yang akan menjadi ibukota negara tersebut hanya merupakan kota administratif dimana kepala kota administrasi akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Sehingga dapat dipastikan ibukota negara baru tersebut akan bebas dari kepentingan kompetisi politik seperti Jakarta. Pengalaman Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menjijikkan membuat saya trauma punya seorang gubernur ibukota negara yang berseberangan dengan Presiden seperti yang saat ini.

Saya tidak tahu apa nama ibukota negara yang baru. Saya mengharapkan yang simpel, bernilai historis dan mudah disebut oleh orang asing. Saya mengusulkan nama KARTANEGARA. Nama ini sangat bermakna tinggi. Dalam bahasa Sanskerta kṛta artinya secara harafiah adalah “pekerjaan yang telah dicapai”. Namun dalam bahasa Jawa Kuno artinya menjadi “makmur, maju, sedang berkembang, ulung, sempurna”. Jadi KARTANEGARA adalah sebuah negara yang makmur, maju, sedang berkembang dan sempurna. Mudah-mudahan usulan saya menjadi pertimbangan Presiden. Dan usulan ini juga bukan untuk menyindir “Republik Kartanegara” dalam Pilpres lalu.

Baca: Sri Kesuma: Tuah Iriana Jokowi

Harapan saya berikutnya kiranya Presiden Jokowi bisa meyakinkan DPR RI agar dibuat Undang-Undang sebagai payung hukum dalam pemindahan ibukota negara ini. Agar mengikat kepada siapapun yang akan menjadi Presiden RI selanjutnya. Jangan sampai hanya dalam bentuk Perpres yang bisa dengan mudah dibatalkan oleh suksesor Jokowi selanjutnya. Ini menghindari ketidakpastian kebijakan dan mencegah pemborosan anggaran negara.

Untuk Jakarta setelah tidak lagi menyandang status ibukota negara, saran saya ke depan tidak perlu lagi dipimpin oleh seorang gubernur, cukup WALIKOTA seperti Surabaya, London atau Bangkok. Jakarta tetap akan menjadi pusat keuangan dan pusat bisnis yang akan berkembang pesat. Seperti halnya Australia, ibukota negara adalah Canberra, tapi kota bisnis utama tetap Sydney atau Melbourne.

Mudah-mudahan ide besar ini dapat segera terealisasi dengan cepat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setidaknya saya berharap Presiden Jokowi sempat berkantor di ibukota negara kita yang baru. Semoga. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: