News Ticker

PBB Kecam AS, Inggris, Prancis yang Terlibat dalam Kejahatan Perang Saudi di Yaman

Perang Yaman Perang Yaman

Arrahmahnews.com, Yaman – Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengecam AS, Inggris, dan Prancis atas keterlibatan mereka dalam dugaan kejahatan perang di Yaman bersama koalisi pimpinan Saudi, memperingatkan bahwa bersekongkol dengan kejahatan seperti itu dengan menjual senjata atau bantuan lain juga ilegal.

“Negara-negara yang secara sadar membantu atau menolong pihak-pihak yang terlibat konflik di Yaman dalam melakukan pelanggaran akan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional yang relevan,” ungkap Kelompok Ahli Internasional dan Regional Terkemuka UNHRC di Yaman dalam sebuah laporan panjang yang dipublikasikan Hari Selasa (03/09).

Dengan banyaknya laporan publik yang menunjukkan seringnya terjadi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, tidak ada Negara yang dapat mengklaim tidak menyadari pelanggaran semacam itu telah dilakukan di Yaman.

Baca: ICRC: Serangan Saudi di Penjara Yaman Tewaskan 100 Orang

Laporan setebal 274 halaman itu menyebutkan kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik, termasuk serangan udara dan penembakan, ranjau darat, “taktik pengepungan,” serangan terhadap rumah sakit dan infrastruktur vital lainnya, penangkapan dan eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan, dan wajib militer dari anak-anak dalam pertempuran. Para penulis mengklaim telah mengadukan nama-nama para petinggi militer dan politik terkemuka dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, dan gerakan Houthi kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia guna penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan penuntutan.

Inggris dan Prancis berada di bawah pengawasan khusus karena mereka adalah penandatanganan Perjanjian Perdagangan Senjata, yang melarang penjualan senjata jika suatu negara percaya bahwa hal itu akan digunakan untuk melakukan “kekejaman massal.” Namun, bahkan non-pihak ATT bisa dimintai pertanggungjawaban karena membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang.

Baca: Houthi: Pernyataan UEA Tunjukkan Ilegalitas Agresi Saudi atas Yaman

Setelah lima tahun pertempuran, tidak ada lagi alasan untuk kegagalan mengambil langkah-langkah yang berarti guna mengatasi “krisis kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Yaman.

Sebelumnya, Pengadilan Banding Inggris pada bulan Juni memutuskan bahwa pemerintah “tidak melakukan upaya” untuk menentukan apakah Arab Saudi menggunakan senjatanya untuk melanggar hukum internasional.

Sementara Sekretaris Negara Liam Fox mengatakan ia akan menangguhkan lisensi untuk ekspor ke koalisi Saudi, Departemen Perdagangan Internasional mengatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Di sisi lain, RUU yang didukung bipartisan untuk mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi oleh AS diveto pada bulan Juli oleh Presiden Donald Trump, yang mengeluh hal itu akan “melemahkan daya saing global Amerika” dan merusak hubungan dengan sekutu.

Dan pemerintah Prancis menyembunyikan jumlah penjualan senjata sesungguhnya dari rakyatnya, lalu mengancam para jurnalis yang mengekspos penjualan itu dengan penangkapan karena menerbitkan informasi rahasia.

Laporan UNHRC juga memberikan pembaruan tentang skala mengejutkan dari krisis kemanusiaan, mengungkapkan bahwa hampir seperempat dari penduduk Yaman mengalami kekurangan gizi pada awal 2019, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan, 230 dari 333 distrik berada dalam risiko kelaparan serta 24,1 juta orang yang membutuhkan bantuan untuk hanya bertahan hidup. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: