News Ticker

Kritik Pedas Niluh Djelantik kepada DPRD Buleleng Soal Anggaran Busana Adat

Niluh Djelantik Kritik Dewan Buleleng Niluh Djelantik Kritik Dewan Buleleng

Arrahmahnews.com, Bali – Wakil rakyat ini sepakat mengusulkan anggaran pengadaan busana adat dalam APBD. Pembahasan Tatib dilaksanakan dalam rapat paripurna internal DPRD Buleleng, Rabu (4/9) pagi di ruang rapat Gabungan Komisi, Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Rapat tersebut dipimpin oleh Pimpinan Dewan sementara, Gede Supriatna dan Ketut Susila Umbara.

Baca: Kaitkan Kasus dengan Agama, Niluh Djelantik Kembali ‘Semprot’ Lisa Marlina

Terang saja usulan anggaran busana adat ini membuat tokoh perempuan Bali Niluh Djelantik angkat bicara, dalam akun facebooknya Niluh Djelantik memberikan kritikan yang cukup pedas.

Kerja Kerja Kerja

Daripada buat anggaran pengadaan busana adat, mendingan pergunakan dana APBD untuk hal-hal yang lebih produktif bagi masyarakat.

Contohnya ? Banyak. Kalian kan wakil rakyat pasti lebih tahu. Atau sini kuajak keliling Dapil kalian untuk pahami, apa sih tujuan kalian nyaleg sebenarnya.

Gaji, tunjangan dan pemasukan lain yang kalian terima seharusnya bisa menjadi acuan bahwa kalian bekerja untuk rakyat bukannya malah jadi manusia manja bersolek pake uang rakyat.

Menjijikkan.

Baca: ‘Ratna Sarumpaet Dikeroyok’, Niluh Djelantik Semprot Naniek S Deyang

Menurut dewan dalam rapat, tatib masih mengacu pada peraturan yang ada sebelumnya, sehingga Tatib tidak banyak perubahan. Tatib hanya mengakomodir pemakaian busana adat dan pengenaan Bahasa Bali. Pemakaian busana adat dilakukan setiap Kamis dan setiap Rahina Purnama dan Tilem.Nah, menyusul pengenaan busana adat tersebut, salah satu anggota dewan, Luh Hesti Ranitasari mengusulkan agar pengadaan busana adat bagi anggota dewan dilakukan oleh Sekretariatan Dewan (Setwan). Dia pun mengusulkan agar DPRD mengalokasikan anggaran pengadaan busana adat bagi anggota dewan. “Saya mohon agar dianggarkan juga pengadaan busana adat karena sudah dituangkan dalam Tatib, sesuai Pergub yang mewajibkan pemakaian busana adat,” kata politisi asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan ini, seperti dikutip nusabali.com.

Sementara itu, Pimpinan Dewan sementara, Gede Supriatna mengatakan, setiap tahunnya Sekretariat DPRD Buleleng memang menganggarkan pengadaan pakaian. Diantaranya Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan baju endek. Sehingga sangat mungkin usulan pengadaan busana adat dianggarkan melalui APBD. “Tiap tahun kan sudah ada anggaran untuk baju endek bagi anggota. Mungkin baju endek ini yang kita alihkan ke belanja busana adat. Nanti teknisnya biar diatur sekretariat seperti apa. Yang jelas belum bisa tahun ini, mungkin tahun 2020 nanti,” kata Supriatna. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: