News Ticker

Sri Bintang Pamungkas Dilaporkan ke Polisi Diduga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dan Wapres

Sri Bintang Pamungkas Dipolisikan Sri Bintang Pamungkas Dipolisikan

Arrahmahnews.com, Jakarta – Aktivis Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Pelaporan buntut seruan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden (Wapres) terpilih Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

Ketua Umum PITI Ipong Hembing Putra mengatakan seruan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 oleh Sri Bintang Pamungkas itu beredar di Youtube. Video itu telah ditonton banyak orang dan tersebar di sejumlah media sosial.

Baca: Aktivis ’98 Sri Bintang P Sebut Amien Rais Pengkhianat

“PITI melaporkan karena keberatan atas pernyataan dalam video itu,” kata Ipong di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 4 September 2019.

Ipong mengaku merasa dirugikan atas ucapan Sri Bintang Pamungkas. Menurut dia, Sri Bintang telah menghasut masyarakat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden. Ia pun berharap polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Saya anggap itu menghasut dan memprovokasi rakyat Indonesia. Maksud dan tujuannya apa?. Saya minta kepada Bapak Kapolda Metro dan Kapolri untuk menindak tegas Sri Bintang Pamungkas,” tandas Ipong.

Baca: “FATWA TERORIS” Jokowi dan Makar “SARA” Kelompok Radikal

Ipong mengaku melihat video itu pada 31 Agustus 2019 di sebuah akun di Youtube. Dalam laporannya, Ipong membawa cuplikan video tersebut sebagai bukti penguat.

“Saya kaget, buka lagi, masih ada. Ini enggak benar kalau dibiarkan tanggal 20 Oktober bisa kacau balau. Mengajak, menghasut rakyat itu kan enggak boleh, jadi nanti rakyat jadi resah,” ungkap Ipong.

Laporan Ipong diterima kepolisian dan teregistrasi dengan nomor LP TBL/5572/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus. Dalam laporan tersebut, Sri Bintang Pamungkas dinilai melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Trransaksi elektronik (ITE), atau Pasal 160 KUHP.

Dua Pasal itu berkaitan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan ujaran kebencian melalui media elektronik dan menghasut dimuka umum. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: