News Ticker

Budi Setiawan Jelaskan Fakta Mengejutkan Tentang Masalah Papua

Papua Bagian NKRI Papua Bagian NKRI

Arrahmahnews.com, Jakarta – Ulasan menarik pegiat medsos Budi Setiawan dalam akun facebooknhya yang menjelaskan masalah sebenarnya di Papua, ternyata masalah itu terletak di pimpinan daerah yang tidak bisa mengayomi rakyatnya.

Menurut Budi, kita sambut baik upaya hukum mengejar para provokator Kerusuhan di Papua, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Tapi jelas itu belum cukup.

Termasuk berkantornya Panglima TNI dan Kapolri di Papua. Juga dengan dibukanya akses internet disana yang kata Kominfo dilakukan tanggal 5 September.

Baca: Kapolri dan Panglima TNI Besok Berkantor di Papua Selama Sepekan

Dikatakan belum cukup karena semua langkah itu belum masuk kedalam inti persoalan Papua. Yakni kemiskinan dan gagalnya dana Otsus yang trilyunan itu dirasakan oleh rakyat Papua.

Selama dana itu tidak tersalurkan dengan baik serta transparan, sukar bagi rakyat Papua merasa diayomi oleh pemimpinnya. Bahkan dijadikan objek bagi pihak-pihak yang menarik keuntungan dari kemiskinan mereka untuk tujuan apapun. Termasuk menyemaikan benih-benih separistisme dan sentimen kedaerahan.

Baca: Profil dan Teks Lengkap Pidato Berani Nara Masista Srikandi Muda Indonesia

Prof. Mahfud MD dikutip berbagai media mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo memerintah, anggaran Papua cukup besar.Lebih dari 12 kali anggaran untuk per kepala daripada orang Jawa. Setiap kepala harusnya mendapatkan dana hingga Rp 17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah. Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya.

Prof Mahfud menambahkan selain dana, Papua juga diberi keistimewaan lain. Disana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua. Anak Papua yang masuk universitas mendapat beasiswa.

Baca: Dahono Prasetyo: Pasang Surut Nasib Papua Dijarah Amerika

Namun mengapa Papua tidak maju-maju? Kata Prof Mahfud, karena pengelola daerahnya. Kelakuan mereka memprihatinkan saat BPK ingin periksa dan audit dana otsus. Pejabatnya pergi dan bukunya hilang.

Penjelasan beliau ini menegaskan bahwa pemerintah daerah Papua adalah titik sentral pembenahan kehidupan masyarakat Papua. Mereka yang paling tahu kearifan lokal mendekati kepala-kepala suku untuk mensejahterakan rakyatnya.

Baca: Polda Jatim Resmi Tetapkan Veronica Koman Tersangka Provokasi Rasial Papua

Kelompok masyarakat madani dan LSM Papua harus menyuarakan ketidak beresan tata kelola pemerintahan disana. Jangan mau gampangnya saja.

Menyalahkan pemerintah pusat dan tentara yang datang justru untuk mengamankan Papua dan kehidupan mereka agar tidak mundur atau jalan ditempat. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: