News Ticker

Sekjen PBB: Janji Aneksasi Netanyahu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Antonio Guterres Antonio Guterres

Arrahmahnews.com, New York – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam janji pemilihan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Lembah Jordan di wilayah pendudukan Tepi Barat, menyebutnya sebagai pelanggaran berat hukum internasional.

“Langkah-langkah seperti itu, jika diterapkan, akan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” kata juru bicara Guterres Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Kepala PBB tersebut mengatakan langkah seperti itu akan merusak peluang perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Baca: Rusia: Rencana Aneksasi Netanyahu Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ini akan “menghancurkan potensi kebangkitan kembali negosiasi dan perdamaian regional, sementara sangat merusak kelangsungan solusi dua negara,” katanya.

Netanyahu pada hari Selasa berjanji untuk mencaplok Lembah Yordan di Tepi Barat jika ia muncul sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif pada 17 September.

Janji Netanyahu dikutuk secara bulat oleh Palestina dan juga negara-negara di Timur Tengah, termasuk Yordania, Iran, Turki dan Uni Emirat Arab (UEA).

Baca: Hamas: Netanyahu Berkhayal Israel Bisa Selamanya Duduki Palestina

Netanyahu mengisyaratkan bahwa proposal “perdamaian” Presiden AS Donald Trump mengenai konflik Israel-Palestina akan memungkinkan rezim untuk menganeksasi Lembah Jordan, yang menyumbang seperempat Tepi Barat, dan Laut Mati utara.

Ia mengatakan bahwa ia berharap Trump akan mengungkap rencananya yang sangat kontroversial hanya beberapa hari setelah pemilihan Israel 17 September, dan bahwa ia akan segera menerapkan “kedaulatan” atas permukiman yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki dalam koordinasi dengan Washington. (ARN)

Iklan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: