NewsTicker

Surat Terbuka Wahyu Sutono kepada Jokowi “Karhutla Itu Kejahatan Luar Biasa”

Jokowi tinjau kebakaran hutan di Riau Jokowi tinjau kebakaran hutan di Riau

Arrahmahnews.com, Jakarta – Kebakaran dahsyat hutan dan lahan yang menimbulkan asap begitu dahsyatnya yang menyebabkan efek luar biasa bagi kehidupan, khususnya masyarakat sekitar seperti penyakit ISPA, dan mengganggu penerbangan serta banyak hal yang lain.

Karhutla adalah kejahatan luar biasa, ujar Wahyu Sutono, seorang pegiat medsos dalam akun facebooknya. Wahyu mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghukum pelaku Karhutla dengan hukuman berat, berikut isi suratnya:

Kepada Yth.:

Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. Joko Widodo

di Jakarta

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh..

Seperti yang telah saya usulkan pada saat kampanye Pilpres 2014 silam, dan dilanjut pada beberapa artikel tentang usulan agar kasus pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dimasukkan sebagai kategori kejahatan luar biasa atau extra ordinary, seperti halnya terorisme, korupsi, dan narkoba, maka mohon kiranya Bapak berkenan mempertimbangkan untuk membahas Revisi Undang-undang bersama DPR RI periode berikutnya, dan lembaga atau kementerian yang terkait.

Baca: Dahono Prasetyo: Asap Karhutla Beraroma Dendam Pilpres?

Mengingat selama ini penegakan hukum untuk kasus karhutla dirasa masih lemah. Akibatnya pemerintah sering kalah di pengadilan. Padahal, dari sisi legislasi sudah jelas sanksi pidana dan dendanya.

Pertama, Undang Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di Pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Kedua, pada UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, di Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa jika seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Baca: Pahlawan ‘Asap’ yang Tak Tampak

Sejatinya UU dimaksud bertujuan bukan hanya untuk melindungi hutan beserta seluruh habitatnya, namun juga melindungi umat manusia yang terkena dampak dari Karhutla. Seperti Bapak saksikan sendiri bahwa akibat yang ditimbulkan cukup mengerikan, mengenaskan, dan tentulah sangat memalukan, hingga dampaknya cukup meluas, diantaranya:

  1. Yang paling bahaya adalah terhadap gangguan kesehatan jutaan manusia, utamanya yang berada di sekitar hutan yang dibakar. Terlebih terhadap ancaman penyakit paru-paru, dan ancaman pada janin untuk ibu bangsa yang sedang hamil.
  2. Berpengaruh pada sektor ekonomi, karena dengan pekatnya asap, maka secara otomatis mengganggu seluruh roda perekonomian.
  3. Terganggunya seluruh aktifitas masyarakat, termasuk anak sekolah hingga harus diliburkan, dan hal ini berpengaruh pada efek psikologis warga masyarakat.
  4. Biaya pemadaman api yang cukup besar, terlebih bila lokasi pembakaran berada di lahan gambut, yang bara apinya hingga berada di kedalaman gambut yang tak terlihat mata.
  5. Rusaknya seluruh habitat dan eko sistem hutan yang dibakar, selain merusak ozon.
  6. Mempermalukan negara, karena asap tersebut pun mengganggu kesehatan dan aktifitas negara tetangga.

Sementara pelaku pembakaran sama sekali tak perduli akan semua ini, karena yang ada di benaknya hanya keuntungan bagi pengembangan usahanya semata. Si pelaku berpikir bila membakar hutan untuk membuka lahan baru perkebunannya adalah cara tercepat, murah, dan bekasnya menjadi subur. Sehingga para pelaku ini enggan melakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Baca: Jokowi Diserang Teroris “Karhutla”

Karenanya, dalam UU dimaksud harus ada pasal yang mengatur tentang tindakan tegas untuk tembak ditempat bagi pelaku pembakar hutan, dan atau hukuman minimal seumur hidup, penyitaan lahan, termasuk hukuman berat bagi aparat yang melindungi. Sebab bila langkah ini tidak segera diambil, maka pada musim kemarau berikutnya pasti akan terjadi pembakaran hutan kembali.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya haturkan terima kasih.

Yang prihatin,

Wahyu Sutono

Tembusan Yth. :

  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
  2. Panglima TNI
  3. Ketua DPR RI
  4. Ketua Komisi IV DPR RI
  5. Jaksa Agung RI
  6. Menteri Hukum dan HAM
  7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  8. Menteri Kesehatan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: