Arrahmahnews.com, AMERIKA SERIKAT – Para diplomat Amerika Serikat telah menekan para pembuat hukum dan pejabat di negara-negara Eropa tertentu untuk menentang langkah-langkah Boikot terhadap Israel atau permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat. Ini merupakan bagian dari langkah-langkah kampanye yang sedang berlangsung oleh lobi Israel terhadap gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS).
IMEMC dalam laporannya pada Rabu (18/09) menyebut bahwa menurut sebuah laporan oleh Departemen Luar Negeri yang dikirim pekan lalu ke Kongres dan diterima oleh Badan Telegrafi Yahudi kemarin, tindakan yang diambil oleh diplomat AS terhadap gerakan BDS terdaftar sesuai dengan undang-undang tahun 2015 yang mewajibkan prosedur pelaporan tersebut.
Laporan itu menyatakan bahwa para diplomat menghubungi tokoh-tokoh senior pemerintah dan para pemimpin partai di Irlandia dan dengan sangat mendesak mereka untuk menjatuhkan dukungan mereka atas sebuah RUU yang akan menargetkan impor barang-barang yang berasal dari pemukiman di Tepi Barat dan menetapkan hukuman pada mereka.
Baca: Aktivis Seru Gencarkan Gerakan BDS Tanggapi Pembongkaran Rumah Palestina oleh Israel
RUU itu sendiri yang disahkan oleh senat pada bulan Juli adalah pembuka jalan bagi negara itu untuk menjadi negara Uni Eropa pertama yang menegakkan boikot.
Tekanan untuk menjatuhkan dukungan terhadap RUU itu bertepatan dengan oposisi dari beberapa pejabat Irlandia termasuk Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Simon Coveney, yang sebagaimana dikutip laporan itu merasa khawatir jika RUU itu nantinya akan membatasi pengaruh Irlandia di wilayah Eropa.
Jerman juga merupakan wilayah negara Eropa lain di mana para pejabat AS berusaha untuk mengekang pengaruh gerakan BDS dalam undang-undang, dengan laporan yang merujuk pada gugatan yang diajukan oleh seorang Israel terhadap Kuwait Airlines karena ia ditolak naik pesawat.
Baca: Analis: Gerakan BDS Lemahkan Lobi Israel dalam Pemerintahan AS
Laporan itu mengatakan bahwa, setelah putusan pengadilan, kedutaan AS di Berlin “menghubungi para pejabat senior” dan bahwa kedutaan secara teratur “melakukan pendekatan” kepada pejabat Jerman dan anggota parlemen mengenai masalah Israel dan Yahudi.
Menyusul keterlibatan diplomat AS dan dengan menekan sejumlah tokoh Jerman, parlemen negara itu kemudian menyetujui resolusi yang mengidentifikasi BDS sebagai anti-Semit pada bulan Mei tahun ini.
Jerman menjadi parlemen Eropa pertama yang menerapkan putusan tersebut, tetapi kabar bahwa diplomat AS secara resmi mendorong dan memantau kampanye dan lobi anti gerakan BDS sebagai bagian dari tugas mereka dapat membuat banyak orang percaya bahwa tekanan yang sama pasti juga terjadi terhadap negara-negara Eropa lainnya. (ARN)
Sebar:
