Editorial

22 Negara Desak China Hentikan Pelanggaran ke Muslim Uighur, Tidak Ada Nama Turki-Saudi

22 Negara Desak China Hentikan Pelanggaran ke Muslim Uighur, Tidak Ada Nama Turki-Saudi

Jakarta – Berita tanggal 11 Juli 2019 (5 bulan yang lalu) disebarluaskan lagi dengan judul “22 Negara Desak China Hentikan Pelanggaran Terhadap Muslim Uighur, Tidak Ada Nama Indonesia” (portal-islam dot id).

Saat dilacak di media mainstream, ternyata  yang dimaksud “desakan” itu adalah sebuah surat yang dirilis oleh Lembaga HAM PBB, yang isinya “menyerukan China untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan bergerak warga Uighur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang”.

Baca: Dina Sulaeman: Kupas Tuntas Propaganda Berita Miring Uighur

Negara mana sajakah itu? Ternyata, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.

Tidak ada satu pun negara Muslim yang menandatangani.

Presiden Turki, Erdogan, yang amat dielu-elukan oleh sebagian umat Muslim Indonesia bahkan mengatakan bahwa semua etnis di Xinjiang hidup bahagia dan Turki siap bekerja sama dengan China untuk memberantas ekstremisme. Sebagaimana diketahui, banyak orang Uighur yang bergabung dengan organisasi teroris bernama ETIM (East Turkestan Islamic Movement) yang sudah masuk ke dalam list teroris di PBB.

Bagaimana dengan Raja Saudi, atau negara OKI? Mereka juga sama sekali tidak menuduh China membuat kamp konsentrasi yang menyiksa kaum Muslim Uighur, sebagaimana yang ramai diberitakan media Barat.

Baca: Eko Kuntadhi Bongkar Fakta Dibalik Isu Uighur

Lalu mengapa portal Islam secara khusus menulis “nama Indonesia tidak ada”?

Mengapa secara khusus NU dan Muhammadiyah yang “ditembak” (difitnah) media AS, Wall Street Journal? WSJ telah menulis bahwa kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu bersikap diam atas Uighur karena menerima dana.

PBNU dan PP  Muhammadiyah telah membantah keras tuduhan itu.  Sementara itu, Ketua GP Ansor, Gus Yaqut, mengatakan bahwa ada AS di balik pemberitaan Wall Street Journal tentang muslim Uighur. “Ansor dapat memahami bagaimana Amerika dan aliansinya melalui semua kanalnya bersuara untuk kepentingan dan keuntungan mereka,” kata Yaqut, seperti dikutip Tempo (16/12/2019).

Baca: 5 Strategi Licik Islam Radikal Kuasai Indonesia

Yaqut menduga bahwa tudingan persekusi yang dialami etnis muslim Uighur di Negeri Tirai Bambu itu berlatar belakang ekonomi karena kawasan Xinjiang sangat kaya minyak dan gas. Menurutnya, isu agama, budaya, dan lainnya membuat kejadian asli tampak kabur. Maka dari itu, dia menilai perlu ada klarifikasi atas berita WSJ tentang persekusi terhadap muslim Uighur. “Jangan-jangan ini hanya soal ingin menguasai lahan di Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam”.

Sementara itu, pengamat Timur Tengah, Dina Sulaeman, di akun fanpagenya menulis, “Saran saya kepada pemerintah, daripada ini jadi isu yang terus digoreng, sebaiknya tunjukkan sikap yang jelas. Saya dapat info (informal) dari teman di Kemlu, katanya bagi Indonesia, Uighur adalah kasus separatisme, sementara kebijakan luar negeri Indonesia tidak mentolerir aksi separatisme. Kalau benar demikian, kasihlah penjelasan kepada rakyat”. (ARN)

Comments
Arrahmahnews AKTUAL, TAJAM DAN TERPERCAYA

Facebook

Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 2.758 pelanggan lain

Copyright © 2020 Arrahmahnews.com All Right Reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: