Amerika

Trump: Yerusalem Adalah Ibukota Israel yang Tak Terbagi

Amerika Serikat – Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya yang kontroversial untuk mengatasi konflik Israel-Palestina pada hari Selasa (28/01), menyatakan bahwa Yerusalem akan menjadi “ibukota Israel yang tidak terbagi” dan bahwa ini adalah “peluang terakhir” bagi Palestina untuk memiliki sebuah negara merdeka.

“Yerusalem akan tetap menjadi ibukota Israel yang tidak terbagi, sangat penting, dan tidak terbagi,” kata Trump, dengan PM Israel Benjamin Netanyahu berdiri di sisinya. “Tapi itu bukan masalah besar, karena saya sudah melakukannya untukmu”, ujarnya, mengingatkan akan pengumuman kontroversialnya mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Baca Juga:

“Amerika Serikat akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang telah visi saya sediakan untuk menjadi bagian dari negara Israel,” kata Trump.

“Kami juga akan bekerja untuk menciptakan wilayah yang berbeda di dalam negara Palestina di masa depan ketika kondisi untuk pembentukan negara dipenuhi, termasuk penolakan tegas terhadap terorisme”.

“Saya ingin kesepakatan ini menjadi bagus untuk Palestina … ini bisa menjadi kesempatan terakhir yang mereka miliki.

“Peta ini akan lebih dari dua kali lipat wilayah Palestina dan menyediakan ibukota di Yerusalem timur di mana Amerika dengan bangga akan membuka kedutaan.”

Rencana itu juga menyerukan pembekuan empat tahun dalam aktivitas permukiman Israel. Pengumuman itu dilaksanakan setelah berbulan-bulan menunggu, dimana pemerintahan Trump menerapkan serangkaian kebijakan yang telah mendukung pendudukan Israel.

Baca Juga:

Selama tiga tahun menjabat, pemerintahan Trump telah menunjuk pengacara pro-pemukim garis keras sebagai duta besar untuk Israel, memotong dana bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan menyatakan bahwa pemukiman Israel tidak ilegal.

Ia juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengklaim bahwa kota suci yang diperebutkan itu  kini berada di luar meja perundingan.

Selain itu, pada bulan September 2018, pemerintah AS mengusir misi diplomatik Palestina dari Washington, sehingga sulit untuk melibatkan Palestina dalam rencana tersebut.

Faktanya, tidak ada satu-pun orang Palestina yang hadir ketika Trump merilis kehendaknya pada hari Selasa itu.

Mengakhiri hak perlawanan

Apa yang disebut “kesepakatan abad ini” mengkodifikasikan kebijakan pro-Israel baru-baru ini di Washington, termasuk menyangkal hak bangsa Palestina terhadap Yerusalem.

Ilan Pappe, seorang sejarawan Israel dan aktivis sosialis, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa pemerintahan Trump sedang berusaha untuk mengubah tuntutan politik warga Palestina akan hak-hak menjadi masalah ekonomi. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: