Amerika

Draft Resolusi DK PBB Tegur Rencana Aneksasi Israel

WASHINGTON – Sebuah rancangan resolusi DK PBB yang mengutuk rencana Israel mencaplok permukiman yang telah mereka bangun secara ilegal di wilayah Palestina, beredar. Resolusi itu juga teguran terhadap skema yang dirancang AS yang mendukung pencurian tanah semacam itu.

Draf, yang dilaporkan oleh Reuters pada hari Selasa, telah disusun oleh Palestina dan diedarkan ke anggota dewan, Tunisia dan Indonesia.

Resolusi itu “menekankan ilegalitas aneksasi bagian mana pun” dari wilayah Palestina yang diduduki dan “mengutuk pernyataan baru-baru ini yang menyerukan aneksasi oleh Israel” dari wilayah ini.

Baca:

Selasa lalu, Presiden AS Donald Trump mengungkap garis besar dari “kesepakatan abad ini,” dengan mengatakan itu fitur pencaplokan Israel atas blok apartemen di Tepi Barat sejak menduduki wilayah Palestina selama perang pada tahun 1967 .

Lebih dari 600.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun di tanah itu sejak pendudukan.

Kesepakatan itu juga membayangkan pengakuan Yerusalem al-Quds sebagai “ibukota” Israel – meskipun Palestina menginginkan bagian timur kota suci yang diduduki itu sebagai ibukota negara mereka di masa depan.

sementara semua perjanjian yang dimediasi asing sebelumnya antara Palestina dan Israel serta resolusi PBB yang telah mengamanatkan Tel Aviv untuk mundur di belakang perbatasan 1967.

Semua faksi Palestina dengan suara bulat menolak rencana Trump. Palestina berhenti mengakui AS sebagai mediator di Timur Tengah saat Trump, pada bulan Desember 2017, mengakui Yerusalem al-Quds sebagai “ibu kota” Israel.

Trump telah mengumumkan skema tersebut – yang didalangi oleh menantunya dan penasihatnya Jared Kushner di antara tokoh-tokoh penting pro-Israel lainnya – sekitar dua tahun lalu, tetapi telah menyembunyikan detailnya.

Sangat disesalkan bahwa rencana Trump “melanggar hukum internasional” dan resolusi PBB.

Kesepakatan itu juga “melemahkan hak-hak yang tidak dapat dicabut dan aspirasi nasional rakyat Palestina, termasuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan,” kata rancangan itu.

Resolusi tersebut menekankan perlunya percepatan upaya internasional dan regional untuk meluncurkan “negosiasi yang kredibel tentang semua masalah status akhir dalam proses perdamaian Timur Tengah tanpa kecuali.”

Diharapkan akan diserahkan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan pada 11 Februari, bertepatan dengan kunjungan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina.

Namun, Washington hampir pasti akan memveto resolusi ini seperti biasa.

Orang-orang Palestina, yang telah bersumpah agar keluhan mereka didengar di PBB, selanjutnya diharapkan untuk mengajukan keberatan mereka kepada Majelis Umum PBB (UNGA), di mana Washington tidak dapat menjatuhkan resolusi yang disetujui.

Pengamat mengatakan potensi resolusi UNGA akan berfungsi untuk mencerminkan penerimaan internasional atas keseluruhan plot, yang sebagian besar menarik reaksi negatif dari seluruh dunia.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menegaskan kembali pendirian badan dunia terhadap potensi aneksasi tanah Palestina dalam serangan tidak langsung pada skema AS.

Baca:

“Posisi kami sangat jelas. Kami adalah penjaga resolusi PBB dan hukum internasional sehubungan dengan pertanyaan Palestina,” katanya dalam konferensi pers di kantor pusat PBB di New York. “Kami benar-benar berkomitmen untuk solusi dua negara,” berdasarkan perbatasan 1967.

Juga pada hari Selasa, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menolak klausa aneksasi yang ditampilkan dalam rencana Trump.

Uni Eropa tidak melampirkan status hukum pada pemukiman yang dibangun di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan Suriah sejak pendudukan Israel atas tanah itu, katanya, mengulangi sikap mereka tentang masalah tersebut. (ARN)