Uni Antar-Parlemen Arab: Rencana Trump Langgar Hak Dasar Bangsa Palestina
Yordania – Uni Antar-Parlemen Arab (AIU) mengulangi penolakan absolut mereka atas apa yang disebut kesepakatan abad ini oleh Presiden AS Donald Trump mengenai konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, menyebut rencana perdebatan itu sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sah bangsa Palestina.
Perwakilan dari 20 parlemen Arab telah ikut berpartisipasi dalam pertemuan darurat AIU dengan tema “Mendukung Palestina dalam Masalah Keadilan Mereka” di ibukota Yordania, Amman pada hari Sabtu untuk membahas implikasi rencana kontroversial AS.
Dalam komunike terakhir mereka, para anggota parlemen Arab terkemuka yang hadir dengan keras menolak solusi tidak adil atau sepihak yang merampas hak-hak dasar dari rakyat Palestina, terutama di antaranya adalah hak untuk mendirikan negara merdeka, dengan Yerusalem al-Quds sebagai ibukotanya.
Baca Juga:
- Mahathir: Rencana Trump Lampu Hijau untuk Pendudukan Israel atas Tanah Palestina
- Irak Tegas Dukung Palestina dan Tolak Normalisasi dengan Israel
“Rencana ini merupakan babak baru pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina setelah penderitaan mereka selama puluhan tahun,” bunyi pernyataan komunike itu, menyerukan peningkatan dukungan Arab bagi Palestina dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib dan kenegaraan sendiri.
“Ini membutuhkan penyatuan jajaran Arab dan mobilisasi upaya untuk mendukung pertanyaan yang mewakili prioritas utama untuk aksi bersama Arab,” bunyi keputusan komunike lebih lanjut.
Kepala para pembuat undang-undang Arab itu menggambarkan langkah AS untuk mengakui Yerusalem al-Quds sebagai “ibu kota” Israel sebagai “eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan kawasan dan telah menutup jalan menuju peluang perdamaian, serta membuka jalan bagi perang agama di mana Israel akan menjadi pihak mayoritas.”
AIU juga meminta negara-negara Arab untuk mengadopsi langkah-langkah hukum yang dapat mengakhiri langkah sepihak Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Komunike menyebut bahwa rencana Trump adalah perjanjian sepihak yang tidak mewakili langkah menuju perdamaian yang adil dan komprehensif. (ARN)
Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews
Sebar:
