NewsTicker

Lebih dari 100 Anggota Demokrat di DPR AS Tolak Kesepakatan Abad Ini Trump

Lebih dari 100 Anggota Demokrat di DPR AS Tolak Kesepakatan Abad Ini Trump Bibi (Netanyahu) dan Trump

Amerika Serikat – Lebih dari seratus anggota Demokrat dari Dewan Perwakilan Rakyat AS menyatakan ketidaksetujuan yang kuat atas apa yang disebut kesepakatan abad ini oleh Presiden Donald Trump.

Dalam sebuah surat pada hari Jumat, anggota parlemen menyalahkan tim dibalik rencana itu karena  tidak berkonsultasi dengan bangsa Palestina, mengatakan hal itu akan “melukai orang-orang Israel dan Palestina, mendorong mereka ke arah konflik lebih lanjut”.

Baca Juga:

Mereka juga mengkritik waktu diumumkannya kesepakatan itu, yaitu menjelang pemilihan umum bulan depan di Israel, mengatakan bahwa waktu pengumuman menunjukkan upaya untuk mendorong upaya pemilihan ulang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“(Kesepakatan) itu tidak mendapat dukungan kami, dan [rezim] Israel tidak boleh menganggapnya sebagai lisensi untuk melanggar hukum internasional dengan menganeksasi semua atau sebagian Tepi Barat,” bunyi surat itu, yang diprakarsai oleh Perwakilan Andy Levin dan Alan Lowenthal, yang kebetulan adalah orang Yahudi.

“Selain sifat proposal anda yang sangat bermasalah, waktu pengumumannya menunjukkan motif yang tidak terkait untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina”, bunyi surat itu.

Baca Juga:

Pada tanggal 28 Januari, Trump meluncurkan apa yang disebut kesepakatan abad ini, yang telah ia negosiasikan dengan Israel tetapi tanpa Palestina.

Para pemimpin Palestina, yang memutuskan semua hubungan dengan Washington pada akhir 2017 setelah Trump secara kontroversial mengakui Yerusalem al-Quds sebagai “ibu kota” rezim Israel, segera menolak rencana itu.

Skema Timur Tengah Trump sebagian besar memenuhi tuntutan Israel dalam konflik yang sudah berlangsung beberapa dekade yang ingin menciptakan negara Palestina dengan kendali terbatas atas keamanan dan perbatasannya sendiri.

Kesepakatan abad ini juga mengabadikan Yerusalem al-Quds sebagai “ibu kota Israel yang tidak terbagi” dan memungkinkan rezim untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan.

Proposal lebih lanjut menyangkal hak kembalinya pengungsi Palestina ke tanah air mereka, dan beberapa keputusan kontroversial lainnya. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: