Fokus

Media India Sebut ACT Kirim Sumbangan untuk Biayai Kerusuhan SARA di New Delhi

Jakarta – Lembaga non-pemerintah (NGO) Aksi Cepat Tanggap (ACT) dituduh mengirim sumbangan uang sebesar 2,5 juta Rupee (sekitar Rp 490 juta) yang digunakan untuk membiayai para pelaku kerusuhan SARA antara pemeluk agama Islam dan Hindu di New Delhi, India, Februari lalu terkait Undang-Undang Kewarganegaraan.

Dilansir dari India TV News, Kamis (12/3), sumbangan uang dari ACT disebut disampaikan melalui sebuah organisasi di New Delhi.

Baca Juga:

Di dalam laporan itu juga disebutkan ACT disebut terhubung dengan organisasi Jama’at-ud-Da’wah yang dipimpin oleh ulama Pakistan, Hafiz Muhammad Saeed. Salah satu organisasi binaan Saeed, Lashkar-e-Taiba, disebut bertanggung jawab terkait serangan di Mumbai, India, pada 2008 yang menewaskan 164 orang.

Selain itu, mereka menyebut ACT adalah organisasi radikal dan juga terlibat dalam kerusuhan di Bangladesh. Laporan-laporan juga mengungkapkan bahwa ACT sangat radikali, itu adalah organisasi yang menyediakan uang atas nama bantuan kemanusiaan ke banyak negara Muslim.

LSM ini juga dikatakan terlibat dalam kerusuhan di Bangladesh. Mereka juga mendirikan kamp Rohingya di Cox’s Bazar di Bangladesh.

ACT memang selama ini dikenal sebagai salah satu lembaga yang rutin membantu etnis Rohingya yang diburu oleh aparat dan kelompok radikal Myanmar, dan terpaksa tinggal di perbatasan dengan Bangladesh. Namun, kegiatan mereka hanya sebatas relawan kemanusiaan.

Baca Juga:

ACT akan memberikan konfirmasi ACT terkait laporan tersebut. Mereka menyatakan akan memberikan pernyataan resmi pada Jumat (13/3) besok, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Kerusuhan di New Delhi pada 23 Februari lalu menewaskan 38 orang, dengan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka.

UU kontroversial yang mengundang pro-kontra itu mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asal seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bharatiya Janata (BJP), dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.

UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Islam.

Para kritikus menilai undang-undang ini dimanfaatkan oleh rezim Nahrendra Modi untuk mendorong India yang sekuler menjadi negara Hindu. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: