Pemkot Malang Bantah Berlakukan Lockdown

Pemkot Malang Bantah Berlakukan Lockdown
Coronavirus

Malang  Sebelumnya sejumlah media memframing bahwa pemerintah Kota Malang akan menutup akses masuk dan keluar Kota Malang untuk mencegah penyebaran virus Corona, mulai Rabu (18/3/2020).

Sementara itu, Jokowi menggelar konferensi pers yang menyatakan melarang daerah untuk melakukan lockdown. “Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat.”

Benarkah Wali Kota Malang menetapkan lockdown?

Wali Kota Malang Sutiaji meluruskan pernyataannya sebelumnya. Menurutnya, tidak ada kebijakan penutupan akses keluar dan masuk Kota Malang.

“Sesuai otoritas yang diberikan kepada kami, tidak ada istilahnya menutup akses di pintu keluar masuk orang, batas kota dan kabupaten kita tutup, tidak,” tegas Sutiaji.

Dia kembali menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah hanya melakukan pemantauan sekaligus meminimalisir pergerakan warga untuk mencegah penyebaran virus. Bukan menutup akses.

Baca Juga:

“Apa saya punya otoritas orang tidak datang ke Malang? bukan otoritas saya,” katanya.

Dia meluruskan pernyataan sebelumnya mengenai pembatasan akses. Ada dua hal mengenai pembatasan akses. Pertama, tamu yang berkunjung ke Pemkot.

“Yang ada adalah membatasi dan menunda serta menjadwalkan kembali bagi tamu yang akan berkunjung ke Pemkot Malang, bukan menutup akses keluar masuk kota ini,” kata Sutiaji.

Kedua, Wali Kota juga melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang yang akan keluar kota (dinas). Untuk sementara dinas luar kota juga ditangguhkan. Kebijakan itu diberlakukan selama kurun waktu 14 hari sejak Senin (16/3).

Baca Juga:

“Langkah ini juga bagian dari merespons kebijakan pusat. Dan perlu saya garisbawahi kembali, tidak ada kebijakan lockdown untuk kota Malang, yang kita atur adalah menunda atau menjadwalkan kembali kunjungan tamu ke Pemkot Malang dan untuk ASN Pemkot Malang menunda kegiatan dinas ke luar daerah,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat, Sutiaji secara maraton mengumpulkan para pelaku usaha dan tokoh agama guna menjelaskan tidak adanya kewenangan kepala daerah untuk menutup akses.

Pihaknya meminta kepada para pelaku usaha penginapan dan hotel untuk ikut mencermati pergerakan tamu-tamunya, sehingga sedini mungkin bisa diketahui berasal dari mana. Tentu itu juga diikuti dengan langkah-langkah mitigasi, yang utama penyediaan pembersih tangan, melakukan kontrol suhu badan pengunjung sekaligus sosialisasi cuci tangan dengan sabun.

“Yang menjadi kewajiban kami adalah memberikan rasa nyaman, aman dan tenang kepada warga. Karenanya yang kami lakukan adalah mengontrol lalu lalang orang,” tuturnya. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

About Arrahmahnews 29559 Articles
Media Aktual, Tajam dan Terpercaya

Be the first to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.