NewsTicker

Kebijakan Finansial Pro Rakyat Jokowi: Debt Collector Dilarang Menagih

Kebijakan Finansial Pro Rakyat Jokowi: Debt Collector Dilarang Menagih Kebijakan Finansial Pro Rakyat Jokowi: Debt Collector Dilarang Menagih

Jakarta – Judul kalimat di atas sekedar menegaskan sengkarut kondisi lembaga pembiayaan yang sampai ke telinga pemerintah. Debt collector yang sejatinya bukan bagian dari proses transaksi keuangan, keberadaannya menjadi perhatian serius. Sebuah praktik ilegal yang di dunia pembiayaan legal, seolah menjadi buah simalakama yang tak pernah ketemu solusi.

Ya sudahlah, urusan perut penagih hutang tidak penting dibahas disini. Lebih menarik keputusan pemerintah terkait wabah Covid-19 yang memberi kebijakan kelonggaran pembayaran para kreditur terdampak perlambatan (Slowdown) aktifitas ekonomi.

Baca Juga:

Perang terhadap wabah belum usai, bahkan baru babak awal, namun Jokowi sudah mengantisipasi dampak sosial ekonomi dengan detil.

Para kreditur yang jumlahnya jutaan dengan omset bisa mencapai puluhan Trilyun yang berasal dari Perbankan maupun Non Perbankan diberikan stimulus penundaan tagihan hingga jangka waktu 1 tahun. Hanya penundaan bukan penghapusan, namun itupun sebuah langkah strategis yang berdampak luas.

Di saat kurs dollar yang merangkak 16.300 hari ini, saat cadangan APBN bakalan tergerus untuk menangani wabah, kala masyarakat sedang dilanda ketakutan dengan benda bernama virus, Jokowi mengambil sikap keberpihakan pada rakyat. Bagi yang jeli bisa melihat kondisi APBN teramat riskan menggelontorkan BLT, penurunan bunga bank, menambah subsidi sembako, mempermudah pengajuan kredit UKM UMKM, penghapusan beberapa beban pajak hingga mensubsidi kebijakan penagihan hutang.

Mbak Sri sang Bendahara Negara-pun nampaknya tak banyak berkomentar perihal lonjakan dollar. Membiarkan dollar naik sampai berapapun, cadangan devisa fokus untuk darurat masyarakat, bukan buru-buru mengintervensi “Dollar Trump” yang sebenarnya sedang sama-sama pusing juga diserang virus.

Baca Juga:

Kembali ke masalah penagihan hutang, secara tegas Jokowi mengatakan “Pihak perbankan dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran. Apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisian mencatat hal ini”, dikutip dari Detiknews Jokowi Minta Polri Awasi Penagihan Utang Pakai Debt Collector“.

Pemerintah punya hak melindungi warganya dari ancaman virus dan debt collector dalam waktu bersamaan. Jika suatu saat muncul pertanyaan, bagaimana nasib perut ribuan debt colector yang bertebaran di sekitar kita? Tidak perlu dijawab karena seharusnya dikembalikan lagi pertanyaan itu kepada pihak pengguna jasa tukang tagih. Bunga cicilan yang masyarakat bayarkan kalau untuk menghidupi para perantau berbadan kekar bermuka sangar plus hitam, harusnya cukup.

Baca Juga:

Wabah Covid-19 baru beberapa minggu kita terima, entah nanti akan berakhir seperti apa, para pakar dan penentu kebijakan hanya bisa memprediksi. Dan setiap kita suatu saat mesti siap terpapar juga pada. Tidak ada yang tahu virus sekarang ada dimana, menempel pada apa atau justru sedang berada di tubuh orang-orang terdekat kita. Tanpa keluhan, tanpa reaksi tanpa disadari. Tuhan membekali manusia dengan akal dan budi untuk bertahan hidup. Di saat semua bekal itu tidak mampu menandingi hal-hal negatif yang terjadi, hanya  iman dan ketaqwaan kitalah penyelamat terakhirnya.

Alam sedang menyeleksi manusia terhadap perubahan isi bumi. Dan negara hadir sebagai penampung keluh kesah penghuninya, lalu bergandengan tangan menyelesaikan persoalan, pertanda kita tidak sendiri. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: