NewsTicker

Saatnya Doni Monardo “Lockdown” Gubenur DKI Jakarta

Saatnya Doni Monardo Coronavirus

Jakarta  Terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini komandan tertinggi ada di pundak Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas Reaksi Cepat Penanggulangan Corona. Artinya Presiden Jokowi sudah menyerahkan semua kewenangan dan tindakan strategis terkait masalah Covid-19 kepada Doni Monardo.

Dalam kaitan tersebut Doni Monardo mempunyai tanggungjawab sekaligus kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan strategis yang diperlukan untuk menangani masalah Covid-19 secara Nasional. Semua kepala daerah mulai Gubernur sampai Bupati dan Walikota harus tunduk kepada semua arahan dan keputusan yang dibuat oleh Doni Monardo sebagai Komandan Satgas Corona di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Doni Monardo harus segera memberikan teguran keras kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah mengambil kebijakan pembatasan transportasi publik yang kontra produktif terhadap upaya pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona dengan cara “selektif social distancing” atau pembatasan interaksi sosial.

Baca Juga:

Salah satu blunder parah kebijakan yang diambil Anies Baswedan adalah pengurangan secara signifikan trasnportasi publik Trans-Jakarta sampai 94% dan pengurangan volume perjalanan kereta MRT. Akibatnya yang terjadi penumpukan dan antrian panjang calon penumpang yang berdesak-desakan. Yang terjadi bukan pembatasan dan pengurangan interaksi sosial masyarakat tapi malah penumpukan manusia yang justru akan berpotensi terjadi penularan virus corona yang tidak terkendali.

Langkah Gubernur DKI Jakarta sungguh patut dicurigai sebagai upaya sistematis untuk melawan kebijakan negara. Bahkan berpotensi menciptakan kerusuhan sosial (chaos) yang destruktif. Ini harus segera dicegah oleh Pemerintah Pusat cq Komandan Satgas Corona Doni Monardo. Presiden Jokowi kabarnya memang sudah mengkoreksi kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait pembahatasan transportasi publik. Tapi terkesan masih kurang tegas dan tidak mengarah serta sangat normatif.

Memang menurut saya selayaknya Presiden tidak perlu lagi turun derajat untuk menegur Anies Baswedan terkait Covid-19. Cukup Doni Monardo saja yang melakukan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tercantum pada Surat Keputusan Presiden memang menjadi tugas Doni Monardo untuk meluruskan kebijakan melenceng kepala daerah seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga:

Langkah kuda Anies Baswedan yang sering jalan sendiri dalam mengatasi Covid-19 di Jakarta harus segera ditertibkan. Kalau tidak langkah dan upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan “social distancing” secara komprehensif tidak akan bisa berjalan efektif.

Pembatasan transportasi publik boleh saja dilakukan asalkan didahului dengan kebijakan ‘kerja di rumah’ untuk pegawai swasta dan instansi pemerintah di Jakarta. Kalau kebijakan ini belum efektif diterapkan lalu langsung melompat ke kebijakan pengurangan transportasi publik yang terjadi adalah “crowd” atau penumpukan massa yang tidak terkendali seperti yang terjadi saat ini.

Peduli kepada rakyat itu penting tapi harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, niat melayani dan cerdas. Kalau empat hal tersebut tidak dipunyai lebih baik ikuti saja arahan Pemerintah Pusat.

Masih banyak panggung yang bisa dimanfaatkan untuk pencitraan. Tapi pencitraan dalam kondisi darurat seperti sekarang itu adalah tindakan dzolim dan keblinger.

Covid-19 itu harus ditanggulangi, bukan ditunggangi Bang Japar eh Bang ABas !!! (ARN)

Penulis: Rudy S Kamri

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: