Bali – Pemilik akun Faebook Ryan Hendrayana bertanya kepada Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik dalam menanggapi mengenai pemberitaan tentang anggota DPRD bali yang mendapatkan fasilitas rapid test kit, sedangkan mungkin teman-teman mbok Niluh yang di DPR pusat jelas-jelas ditentang Pak Jokowi?.
Berikut jawaban yang cukup jelas dan pedas dari Niluh Djelantik di akun Fanpage Facebooknya, menyikapi pemberitaan mengenai anggota DPRD Bali yang diprioritaskan mendapatkan kesempatan Rapid Test menimbulkan banyak opini yang timbul di masyarakat. Belum lama ini Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menolak memberikan privileged ini kepada anggota DPR RI pusat, namun kontroversi ini masih berlanjut dan bahkan terkesan teguran Jokowi tidak diindahkan di Daerah.
Baca Juga:
- Jokowi Gratiskan Listrik Selama 3 Bulan untuk Warga Miskin
- Lockdown Siasat “Kudeta” HTI kepada Jokowi
Dengan jelas presiden sudah mengumumkan kepada siapa saja Rapid Test ini diprioritaskan. Bukan bermaksud untuk menjelekkan/menghina/menyudutkan, tapi dapat disimpulkan bahwa Rapid Test yang dilakukan oleh anggota ini diluar definisi orang yang diprioritaskan. Butuh penjelasan dari mereka, apakah alasan hingga se-urgent itu untuk dilakukan Rapid Test sedangkan mereka bukan bagian dari yang diprioritaskan.
Jika hanya beralasan mereka akan turun ke konstituen, DPR pusat pun mungkin bisa melakukan alasan yang sama namun sudah sangat jelas ditolak oleh Presiden Jokowi. ini akan mungkin menjadi tameng pula bagi anggota DPRD tingkat kabupaten yang jelas lebih dekat ke area konstituennya yang sehingga Rapid Test ini diperuntukkan bukan bagi yang prioritas.
Baca Juga:
- Langkah Jokowi SMACKDOWN Corona, bukan LOCKDOWN
- Kisah Dokter Handoko Sang Pejuang Kemanusiaan dan Pahlawan Covid-19 Indonesia
Sudah dijelaskan bahwa pemerintah dibawah Kementerian BUMN mengimport rapid test kit yang diperuntukkan atau di distribusi kerumah sakit atau tempat pelayanan medis. Dan ditegaskan pula bahwa rapid test yang bukan didistribusikan melalui Jalur Resmi adalah ILEGAL sifatnya.
Dengan adanya kasus seperti ini sudah jelas bahwa distribusi yang dilakukan sudah tidak tepat. (Beberapa ada screenshoot bukti statement tentang Rapid Test dan peruntukannya). Pemerintah sengaja mendistribusikan ke beberapa lokasi khusus karena hanya memang diperuntukkan bagi yang prioritas, karena jika didistribusikan secara bebas pemerintah pasti berpikir sila ke-5 Pancasila tidak akan bisa diterapkan, karena hanya mereka yang berduitlah yang bisa mencicipi Rapid Test ini.
Pemberian Rapid Test dengan jelas diprioritaskan untuk golongan tertentu seperti yang dijelaskan pak presiden tanpa menimbang status sosial.
Baca Juga:
- 17 Orang Warga Jatim Sembuh dari Virus Corona
- Di Tengah Upaya Melawan Virus Corona, Virus Intoleran Menyebar di Bogor
Jadi darimana mereka mendapatkan rapid test kit itu? Ilegal kah? Apakah dinas kesehatan memberikan pelayanan rapid test dengan ilegal kit? Kami juga belum paham tahu dan tidak ingin menuduh bila itu adalah ilegal ataupun Kit yang dibeli pemerintah untuk masyarakat yang diprioritaskan.
Melihat kondisi ini pasti publik ingin mendengarkan tanggapan kepada mereka yang sudah mendapatkan fasilitas rapid test, tanggapan pak gubernur Bali, atau tanggapan atau mungkin tanggapan anggota DPR RI pusat seperti mboknya. Posting ini bukan menyudutkan pihak ya, tapi mbok kita minta pendapat mengenai hal ini. (ARN)
Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews
Sebar:
