Ekonomi

Kado Presiden Jokowi kepada UMKM: Kredit Mudah dan Bebas Pajak

Kado Presiden Jokowi kepada UMKM: Kredit Mudah dan Bebas Pajak

Jakarta – Kado Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan relaksasi kebijakan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak dari wabah virys Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengemukakan berbagai relaksasi yang akan diberikan pemerintah mulai dari program restrukturisasi pinjaman hingga penghapusan pajak bagi sektor UMKM.

Baca Juga:

“Kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan ke UMKM karena UMKM memberikan kontribusi terhadap 60% PDB dan penyerapan tenaga kerja sampai 97%,” kata Teten dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Rabu (15/4/2020).

Adapun relaksasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM antara lain restrukturisasi pinjaman UMKM, hingga penundaan cicilan bunga yang diberikan bukan hanya kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) melainkan juga pinjaman dari program PNM.

“Juga penerima pinjaman di bawah Rp 10 juta melalui BPR, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam, melalui Koperasi BNP, dan lainnnya. Jadi presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku UMKM terutama mikro,” katanya.

Tak hanya itu, Jokowi juga memasukkan pelaku usaha ultra mikro sebagai kategori penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Tetan mengatakan, pemerintah juga sepakat akan menghapuskan pajak untuk pelaku UMKM selama 6 bulan. Artinya, pelaku UMKM tidak akan dikenakan pajak alias gratis tanpa pungutan pajak.

“Jadi dinolkan. Stimulus daya beli produk UMKM. Saya kira itu sudah disepakati beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Di samping itu, pemerintah juga sepakat untuk menggandeng warung tradisional untuk menyalurkan sembako. “Kita harapkan warung-warung sembako dan tradisional ini bisa menarik manfaat dari program kartu sembako,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan relaksasi kebijakan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak dari wabah Covid-19.

Baca Juga:

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengemukakan berbagai relaksasi yang akan diberikan pemerintah mulai dari program restrukturisasi pinjaman hingga penghapusan pajak bagi sektor UMKM.

“Kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan ke UMKM karena UMKM memberikan kontribusi terhadap 60% PDB dan penyerapan tenaga kerja sampai 97%,” kata Teten dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Rabu (15/4/2020).

 

Adapun relaksasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM antara lain restrukturisasi pinjaman UMKM, hingga penundaan cicilan bunga yang diberikan bukan hanya kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) melainkan juga pinjaman dari program PNM.

“Juga penerima pinjaman di bawah Rp 10 juta melalui BPR, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam, melalui Koperasi BNP, dan lainnnya. Jadi presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku UMKM terutama mikro,” katanya.

Tak hanya itu, Jokowi juga memasukkan pelaku usaha ultra mikro sebagai kategori penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Tetan mengatakan, pemerintah juga sepakat akan menghapuskan pajak untuk pelaku UMKM selama 6 bulan. Artinya, pelaku UMKM tidak akan dikenakan pajak alias gratis tanpa pungutan pajak.

“Jadi dinolkan. Stimulus daya beli produk UMKM. Saya kira itu sudah disepakati beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Di samping itu, pemerintah juga sepakat untuk menggandeng warung tradisional untuk menyalurkan sembako. “Kita harapkan warung-warung sembako dan tradisional ini bisa menarik manfaat dari program kartu sembako,” katanya. (ARN)

Sumber: CNBCIndonesia

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

Comments
Arrahmahnews AKTUAL, TAJAM DAN TERPERCAYA

Facebook

Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabung dengan 2.782 pelanggan lain

Pengunjung

  • 52.010.262 hit

Copyright © 2020 Arrahmahnews.com All Right Reserved.

To Top
%d blogger menyukai ini: