Internasional

Parlemen Mandatkan PM Baru untuk Usir Pasukan AS dari Irak

Parlemen Mandatkan PM Baru untuk Usir Pasukan AS dari Irak

Irak – Seorang anggota parlemen Irak mengatakan bahwa partai-partai politik negara itu telah memberi syarat bahwa mereka akan menyetujui kabinet yang dibentuk Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi jika ia bertindak menerapkan undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen, yang mengamanatkan evakuasi pasukan pimpinan AS.

Sa’ad al-Sa’adi, anggota senior koalisi parlemen Fatah (Penaklukan), membuat pernyataan itu kepada situs web berita Baghdad Today pada hari Selasa (14/04).

Baca Juga:

Legislatif Irak meratifikasi undang-undang tersebut pada awal Januari, hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan serangan pesawat tanpa awak untuk membunuh Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer (pasukan anti-teror Hashd al-Sha’abi), dan sejumlah lainnya.

Serangan terjadi ketika Jenderal Soleimani sedang dalam perjalanan resmi di ibukota Irak atas permintaan Baghdad.

Pembunuhan itu diikuti oleh prosesi pemakaman yang dihadiri jutaan orang di Iran dan Irak yang datang untuk menghormati para komandan dan mengutuk hampir dua dekade campur tangan mematikan AS di kawasan.

Pada 9 April, Presiden Irak Barham Salih menugaskan Mustafa al-Kadhimi, direktur Badan Intelijen Nasional negara itu untuk membentuk pemerintahan baru dalam sebulan. Upacara pelantikan oleh presiden dihadiri oleh beberapa politisi dan tokoh publik berpangkat tinggi, sesuatu yang ditafsirkan sebagai popularitas Kadhimi di seluruh tingkatan kelompok politik Irak.

Dia adalah orang ketiga yang dicalonkan untuk jabatan itu dalam 10 minggu setelah pendahulunya Adnan al-Zurfi dan Mohammed Allawi mundur karena gagal mendapatkan dukungan legislatif dalam tugas mereka membentuk pemerintahan.

Baca Juga:

Al-Sa’adi berkata, “Sekarang Mustafa al-Kadhimi telah mendapatkan suara kepercayaan parlemen [yang memungkinkan pencalonannya sebagai perdana menteri], salah satu tugasnya yang paling penting adalah menerapkan undang-undang yang diratifikasi oleh parlemen, yang pada intinya semua pasukan asing harus dikeluarkan dari Irak. “

Syarat ini adalah salah satu yang paling penting yang Kadhimi diminta berkomitmen untuk diterapkan,” catat al-Sa’adi, menambahkan bahwa ia telah menyetujui [melaksanakan] syarat ini.”

Al-Sa’adi menyebut hasil pemungutan suara parlemen bersifat mengikat, dengan mengatakan hasil itu tidak dapat ditentang oleh perdana menteri manapun, dan harus diberlakukan, terutama mengingat dukungan rakyat yang telah diterima sejak ratifikasi tersebut. (ARN)

Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews

Comments
To Top
%d blogger menyukai ini: