BAGHDAD – Seorang ulama senior Irak mengatakan bahwa pasukan Amerika tidak berniat meninggalkan wilayah Timur Tengah dan harus diusir paksa dengan perlawanan.
“Orang Amerika harus diusir karena mereka tidak berniat pergi. Hanya perlawanan yang bisa mengusir mereka,” kata seorang khatib sholat Jumat, Sayed Yasin al-Mousavi.
“Mereka yang mencari dalih kehadiran AS di kawasan itu, dan agar tidak terjadi perlawanan terhadapnya, sebenarnya berusaha untuk menunda berakhirnya ketidakadilan di dunia,” katanya.
Parlemen Irak memberikan suara pada bulan Januari untuk mengusir pasukan asing yang dipimpin oleh AS dari negara itu.
Baca:
- Analis: AS Gunakan Teroris ISIS dari Suriah untuk Lumpuhkan Irak
- Le Monde: Sekitar 3000 Militan ISIS Beroperasi di Timur Laut Irak
Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas pembunuhan wakil komandan Unit Mobilisasi Populer Irak di Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, bersama dengan Letnan Jenderal Qassem Soleimani di ibu kota Baghdad pada awal Januari.
Kelompok-kelompok perlawanan Irak telah bersumpah akan mengangkat senjata melawan pasukan AS jika Washington gagal mematuhi perintah parlemen.
Melawan campur tangan AS di negara itu dianggap sebagai salah satu tantangan utama bagi pemerintahan baru Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi.
Kabinet Khadimi disetujui oleh parlemen pada hari Rabu, mengakhiri enam bulan ketidakpastian politik di negara Arab.
Pada hari Kamis, Khadhimi mengunjungi Ammar al-Hakim, kepala Gerakan Kebijaksanaan Nasional, untuk membahas tantangan yang dihadapi negara itu, termasuk wabah COVID-19 dan ekonomi Irak yang bergantung pada minyak yang goyah di tengah penurunan tajam.
Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman juga mengundang perdana menteri untuk mengunjungi kerajaan kaya minyak itu, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepresidenan Irak pada hari Kamis.
Riyadh, bersama dengan Washington, telah lama berupaya untuk campur tangan di Irak dengan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok teroris seperti Deash Takfiri.
Daesh menyapu sebagian besar wilayah negara itu setelah meluncurkan kampanye mematikan pada 2014.
Namun, pembentukan pasukan sukarela yang kemudian dikenal sebagai PMU, memungkinkan Irak untuk secara bertahap membuat kemajuan Daesh terhenti, akhirnya menyebabkan kelompok kehilangan semua kendali atas wilayah Irak pada tahun 2017.
Sel-sel tidur Daesh, bagaimanapun, terus melakukan serangan teroris sporadis di seluruh negeri.
Kelompok ini telah melakukan serangkaian serangan selama sepekan terakhir, secara khusus menargetkan PMU karena respons keamanan pemerintah Irak terhambat di tengah wabah COVID-19 dan ketidakpastian politik yang sedang berlangsung.
Serangan Deash pada PMU datang ketika Washington meluncurkan beberapa serangan terhadap kelompok-kelompok perlawanan Irak dalam beberapa bulan terakhir.
Serangan Daesh meningkat karena AS menolak bantuan
Pada hari Kamis, CNN melaporkan bahwa AS telah menangguhkan “aspek-aspek penting” dari operasi anti-terorisme di wilayah tersebut karena coronavirus.
Baca: Asaib Ahl al-Haq: AS Persiapkan Tanah Irak untuk Terapkan Kesepakatan Abad Ini Trump
Washington mengerahkan pasukan ke Irak sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi Daesh pada 2014.
Namun, banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya di balik penyebaran tersebut, dengan alasan bahwa pasukan pimpinan AS belum menargetkan Daesh secara efektif dan dalam beberapa kasus tertentu memberikan bantuan kepada para teroris.
Kegagalan AS untuk membantu pemerintah Irak dalam operasi anti-terorisme terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa kehadiran Amerika di negara itu berfungsi untuk “mengawasi Iran” dalam pidato tahun lalu. (ARN)
Sebar:
