Yordania – Raja Yordania Abdullah II memperingatkan Israel bahwa rejim akan menanggung bentrokan besar dengan kerajaan jika ngotot mencaplok wilayah Tepi Barat dan Lembah Jordan.
Abdullah II mengatakan dalam komentar yang diterbitkan oleh majalah Jerman Der Spiegel pada hari Jumat, bahwa Amman sedang mempertimbangkan semua opsi untuk menanggapi rencana Israel ayang akan memulai proses aneksasi ilegal pada awal Juli.
Baca Juga:
- China dan Rusia Tolak Rencana AS Perpanjang Embargo Senjata PBB atas Iran
- Hashd Al-Shaabi Gagalkan Serangan Teroris ISIS di Barat Anbar
Namun, Raja Yordania gagal mengancam Israel dengan membekukan perjanjian damai kontroversial Yordania dengan rezim Tel Aviv.
“Saya tidak ingin melompat ke pernyataan dan ancaman, dan saya tidak akan menyiapkan landasan untuk konfrontasi, tetapi kami sedang mempelajari semua opsi dan merumuskan pemahaman dengan banyak negara Eropa dan komunitas internasional,” katanya.
Komentar itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima persetujuan dari pemerintah koalisinya yang baru untuk menempatkan rencana pencaplokannya dalam pemungutan suara di kabinet atau parlemen Israel pada 1 Juli mendatang.
Rencana itu, yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah AS, telah menghadapi kecaman internasional yang meningkat ketika Israel berniat untuk mencaplok tanah-tanah yang diduduki setelah perang 1967 dan telah digunakan secara ilegal untuk pemukiman selama beberapa dekade terakhir.
Baca Juga:
- Surat Palestina ke PBB: Israel Manfaatkan Pandemi Corona untuk Aneksasi Tepi Barat
- Pesawat Kargo Suriah dari Iran ke Pangkalan Hmeimim untuk Hindari Serangan Israel
Komunitas internasional memandang seluruh Tepi Barat dan bagian timur kota Yerusalem yang diduduki al-Quds sebagai tanah yang bisa menjadi rumah bagi negara Palestina yang merdeka di masa depan.
Raja Abduallah II mengatakan bahwa mendesak untuk solusi satu negara untuk konflik Israel-Palestina berarti runtuhnya Otoritas Palestina, administrasi yang berbasis di Tepi Barat dan mewakili kepentingan rakyat Palestina di seluruh dunia.
Itu bisa memiliki konsekuensi serius dan akan mengarah pada “kemunduran dan kekacauan serta radikalisasi di kawasan itu,” katanya. (ARN)
Ikuti Update Berita di Channel Telegram Arrahmahnews