NewsTicker

Studi: Polisi AS Tak Penuhi Standar HAM

Studi: Polisi AS Tak Penuhi Standar HAM NYPD

Amerika Serikat – Sebuah studi baru dari University of Chicago menyimpulkan bahwa Polisi di kota-kota terbesar Amerika gagal memenuhi standar HAM internasional yang paling mendasar yang mengatur penggunaan kekuatan mematikan.

Para peneliti di sekolah hukum universitas itu membuat penelitian secara serius mengenai kebijakan penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi di 20 kota terbesar AS. Mereka menemukan tidak ada satu pun departemen kepolisian dari 20 kota itu beroperasi di bawah pedoman yang sesuai dengan standar minimum hukum HAM internasional.

Baca Juga:

Di antara kegagalan yang diidentifikasi oleh para ahli hukum itu adalah bahwa beberapa pasukan polisi telah melanggar persyaratan bahwa kekuatan mematikan hanya boleh dikerahkan ketika menghadapi ancaman langsung dan sebagai upaya terakhir. Namun beberapa departemen justru memberi polisi peluang untuk melakukan tanggapan mematikan dalam kasus-kasus ” tersangka melarikan diri “, “buron”, atau “pencegahan kejahatan” yang sebenarnya tidak mengancam petugas polisi,  semua skenario ini dianggap berada jauh di luar batas yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Di kota-kota lain, pedoman peraturan polisi bahkan tidak membatasi petugas untuk hanya menggunakan kekuatan yang sebanding dengan ancaman yang menghadang mereka.

Luar biasanya lagi, para peneliti dari klinik HAM internasional sekolah hukum itu mendapati bahwa tidak satu pun dari 20 departemen kepolisian AS yang beroperasi di bawah hukum negara  itu, yang sesuai dengan standar HAM.

Menurut penelitian ini, Pasukan polisi di kota-kota besar Amerika tidak memiliki legalitas karena mereka tidak bertanggung jawab atas hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia yang mengesahkan penggunaan kekuatan mematikan.

Baca Juga:

“Fakta bahwa pasukan polisi di kota-kota terbesar AS tidak memenuhi standar hak asasi manusia yang sangat mendasar sangat memprihatinkan,” kata Claudia Flores, direktur klinik hukum itu.

Studi Chicago itu menggarisbawahi seberapa jauh polisi di Amerika terikat norma-norma internasional, membuat AS menjadi penyendiri yang kesepian di panggung dunia. Di seluruh Eropa, kebijakan kepolisian jauh lebih selaras dengan arahan HAM.

Di Spanyol, misalnya, petugas harus menggunakan peringatan verbal dan tembakan peringatan sebelum diizinkan untuk membidik siapa pun. Chokeholds telah dilarang di Eropa selama bertahun-tahun.

Para peneliti di Universitas Chicago itu menyimpulkan bahwa terlalu banyak kebijaksanaan mematikan diberikan kepada petugas kepolisian di AS. Penggunaan kekuatan, kata mereka, adalah suatu bentuk “sanksi negara.

Baca Juga:

Seharusnya petugas polisi hanya boleh melakukan kekerasan bila perlu untuk melindungi keselamatan publik dan menegakkan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Kerangka yang longgar dari kepolisian AS telah berkontribusi pada serentetan pembunuhan polisi terhadap kulit hitam yang tidak bersenjata. Para korban termasuk George Floyd yang kematiannya dalam tahanan polisi di Minneapolis pada bulan Mei lalu memicu minggu protes di seluruh negeri.

Dalam sebuah wawancara dengan Guardian minggu ini, Pelapor PBB untuk pembunuhan diluar hukum, Agnes Callamard, mengatakan bahwa ia merasa “ngeri karena menyaksikan orang-orang sekarat di depan umum di tangan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Komentar Callamard ini muncul ketika dewan HAM PBB di Jenewa mengadakan debat mendesak tentang rasisme dan perilaku polisi di AS. (ARN)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: